Berita

Dr Arifin Saleh Siregar/RMOLSumut

Politik

Instruksi Megawati jadi Simalakama Kader PDIP yang Menjabat Kepala Daerah

JUMAT, 21 FEBRUARI 2025 | 20:29 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Kader PDI Perjuangan yang dilantik menjadi kepala daerah langsung terkena nasib seperti makan buah simalakama. Hal ini setelah munculnya instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda keikutsertaan dalam retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Sebab pada satu sisi para kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah lewat kontestasi Pilkada serentak 2024 tersebut merupakan pemimpin yang menjadi milik rakyat. Namun pada satu sisi, mereka dituntut untuk loyal terhadap partai politik yang mengantarkan mereka dapat berkontestasi di Pilkada 2024 tersebut.

“Simalakama itu,” kata Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Arifin Saleh Siregar, Jumat, 21 Februari 2025.


Dekan FISIP UMSU ini mengatakan, situasi yang sangat politis ini berpotensi berimbas kepada rakyat. Ia berharap, segera ada solusi yang dapat meredakan situasi secara politis.

“Disinilah kita minta para elit di negeri ini bijak dan menunjukkan kenegarawanannya. Harus bisa membedakan mana kepentingan sesaat dan mana kepentingan untuk masa panjang, mana kepentingan kelompok dan mana kepentingan bersama untuk kepentingan rakyat banyak,” ungkapnya.

Dari analisisnya, Arifin menilai instruksi Megawati tersebut berasal dari keputusan yang spontan.

“Kita menduga dan beramsumsi mungkin ini keputusan spontan yang datang dari emosi sesaat.
Mudah-mudahan sikap bijak akan muncul setelah ini,” pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya