Berita

Terdakwa kasus jual beli emas Antam, Budi Said/Ist

Hukum

Vonis Budi Said Diperberat jadi 16 Tahun Penjara, Bayar Uang Pengganti Rp1,1 Triliun

JUMAT, 21 FEBRUARI 2025 | 17:02 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis pengusaha Surabaya, Budi Said dalam kasus transaksi jual beli emas Antam dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Budi Said sebelumnya divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dengan pidana penjara 15 tahun. Namun vonis ini diperberat Majelis Hakim PT DKI Jakarta menjadi 16 tahun penjara.

“Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Desember 2024 sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan," demikian putusan PT Jakarta yang diketuai Herri Swantoro dengan anggota Budi Susilo, Teguh Harianto, Anthon R Saragih, dan Hotma Maya Marbun dikutip pada Jumat, 21 Februari 2025.


Selain vonis 16 tahun penjara, Budi Said juga dihukum membayar denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Budi Said juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan total Rp1,1 triliun.

Adapun jumlah total uang pengganti Rp1,1 triliun terdiri atas, 58,841 kg emas Antam atau setara Rp35.526.893.372 (Rp35,5 miliar).

Kemudian 1.136 kg emas Antam atau setara Rp1.073.786.839.584 (Rp1 triliun) berdasarkan Harga Pokok Produksi Emas Antam per Desember 2023 atau setidak-tidaknya setara dengan nilai emas pada saat pelaksanaan eksekusi.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya