Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Kemenkop: Koperasi jadi Solusi Optimalkan Hasil Reforma Agraria

JUMAT, 21 FEBRUARI 2025 | 13:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Program reforma agraria akan lebih efektif jika dikelola melalui koperasi. 

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari mengatakan  memberikan sertifikat tanah kepada petani tidak cukup untuk mencapai hasil optimal. Menurutnya, koperasi akan menjadi solusi untuk mengoptimalkan hasil reforma agraria dan berkontribusi pada swasembada pangan.

"Kalau rakyat kecil itu hanya diberikan sertifikat (sertifikat tanah untuk dikelola) tidak akan pernah bisa optimal karena hasilnya tidak jadi apa-apa, tetapi kalau dikonsolidasikan dengan baik melalui koperasi ini akan mendapatkan nilai tambah," kata Destry Anna Sari, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat 21 Februari 2025.


Konsolidasi lahan melalui koperasi akan memberikan nilai tambah bagi petani. 

Dengan pengelolaan bersama, hasil pertanian akan mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Lebih lanjut, koperasi dapat menjamin akses petani terhadap bibit dan pupuk berkualitas, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai penyalur pupuk subsidi.

Dengan adanya jaminan tersebut diharapkan hasil produksi pertanian akan semakin meningkat sehingga koperasi sebagai agregator dan konsolidator akan membantu dalam pemasaran. 

Melalui koperasi ini juga, beban petani selama proses tanam hingga panen akan berkurang karena seluruh mata rantai produksinya dikelola oleh koperasi.

"Ini komitmen Kemenkop agar partisipasi masyarakatnya di arahkan dalam bentuk koperasi sesuai Astacita. Memang program reforma agraria ini belum berjalan smooth, nah ini saatnya kita menjahit kembali agar keberlanjutannya ada," ujarnya.

Destry mengakui bahwa program reforma agraria masih menghadapi berbagai permasalahan. Untuk itu,  Kemenkop akan bersinergi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk mendorong petani dan pengelola perhutanan sosial bergabung dalam koperasi. 

Kerja sama ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan memperkuat posisi koperasi dalam pengelolaan lahan.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya