Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Kemenkop: Koperasi jadi Solusi Optimalkan Hasil Reforma Agraria

JUMAT, 21 FEBRUARI 2025 | 13:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Program reforma agraria akan lebih efektif jika dikelola melalui koperasi. 

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari mengatakan  memberikan sertifikat tanah kepada petani tidak cukup untuk mencapai hasil optimal. Menurutnya, koperasi akan menjadi solusi untuk mengoptimalkan hasil reforma agraria dan berkontribusi pada swasembada pangan.

"Kalau rakyat kecil itu hanya diberikan sertifikat (sertifikat tanah untuk dikelola) tidak akan pernah bisa optimal karena hasilnya tidak jadi apa-apa, tetapi kalau dikonsolidasikan dengan baik melalui koperasi ini akan mendapatkan nilai tambah," kata Destry Anna Sari, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat 21 Februari 2025.


Konsolidasi lahan melalui koperasi akan memberikan nilai tambah bagi petani. 

Dengan pengelolaan bersama, hasil pertanian akan mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Lebih lanjut, koperasi dapat menjamin akses petani terhadap bibit dan pupuk berkualitas, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai penyalur pupuk subsidi.

Dengan adanya jaminan tersebut diharapkan hasil produksi pertanian akan semakin meningkat sehingga koperasi sebagai agregator dan konsolidator akan membantu dalam pemasaran. 

Melalui koperasi ini juga, beban petani selama proses tanam hingga panen akan berkurang karena seluruh mata rantai produksinya dikelola oleh koperasi.

"Ini komitmen Kemenkop agar partisipasi masyarakatnya di arahkan dalam bentuk koperasi sesuai Astacita. Memang program reforma agraria ini belum berjalan smooth, nah ini saatnya kita menjahit kembali agar keberlanjutannya ada," ujarnya.

Destry mengakui bahwa program reforma agraria masih menghadapi berbagai permasalahan. Untuk itu,  Kemenkop akan bersinergi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk mendorong petani dan pengelola perhutanan sosial bergabung dalam koperasi. 

Kerja sama ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan memperkuat posisi koperasi dalam pengelolaan lahan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya