Berita

Jumpa media PDIP/RMOL

Politik

Hasto Ditahan, PDIP: KPK Dikendalikan dari Luar Melalui AKBP Rossa

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 22:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDIP menduga ada biang kerok dalam proses penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK.

Hal itu ditegaskan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy ketika jumpa media di Gedung DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis malam, 20 Februari 2025.

Dugaan mencuat lantaran Hasto seolah ditarget oleh oknum tertentu melalui KPK sejak adanya pemanggilan oleh Polda Metro Jaya dan hingga sore tadi dijebloskan ke rumah tahanan KPK.


"Pertanyaannya siapa di belakang ini semua? Dugan kami kuat penahanan ini dikendalikan oleh pihak di luar KPK dengan menggunakan tangan AKBP Rossa di KPK," tegas Ronny.

Ia menambahkan dugaan ini semakin kuat mengingat komisioner KPK sendiri ketika itu mengakui mengalami kesulitan dengan para penyidik yang memiliki loyalitas ganda. 

"Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI 1 Juni 2024, Wakil Ketua KPK Alexander Alexander Marwata menyatakan kesulitan menjadi pimpinan KPK karena tidak tahu penyelidik, penyidik, pegawai KPK, loyal ke siapa," ucapnya.

Pihaknya menilai ada perintah dari seseorang untuk menarget Hasto Kristiyanto atas dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

"Masih ada jalur perintah atau komando dari istansi asal sehingga terjadi kepatuhan dan loyalitas ganda pada perintah pimpinan. Dan situasi ini belum berubah sampai saat ini," ucapnya.

Ia menambahkan PDIP meminta KPK profesional dan independen dalam melaksanakan tugasnya tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

"Perlu digaris bawahi bahwa PDI perjuangan menginginkan KPK yang independent, profesional, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun," ujarnya.

"Kami akan mengikuti praperadilan karena mekanisme praperadilan adalah hak hukum kami dan pengadilan negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pada 3 Maret 2025," tutupnya.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

UPDATE

Prabowo Cap Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Sebagai Aksi Terorisme

Kamis, 19 Maret 2026 | 20:16

Motif Penyerang Aktivis KontraS Inisiatif atau Perintah Atasan?

Kamis, 19 Maret 2026 | 20:15

Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 Hijriah Jatuh pada 21 Maret 2026

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:51

Pemerintah Siapkan Skema WFH PNS hingga Swasta, Berlaku Usai Idulfitri

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:24

Waspada, Ratusan Suspek Virus Campak Ditemukan di Sumut

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:20

Hilal 1 Syawal Belum Terlihat di Jawa Barat

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:07

Bank Mandiri Berangkatkan Lebih dari 10.000 Pemudik Lebaran 2026

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:05

Megawati Curhat ke Prabowo Lawatan di Arab Saudi dan UEA

Kamis, 19 Maret 2026 | 18:42

MUI: Jangan Paksakan Idulfitri Berbarengan

Kamis, 19 Maret 2026 | 18:29

MUI Imbau Umat Tunggu Hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H

Kamis, 19 Maret 2026 | 17:41

Selengkapnya