Berita

Sekretaris Utama BP Haji Teguh Dwi Nugroho (kiri)/Repro

Politik

BP Haji Sebut Bayar DAM di Tanah Air Bisa untuk Program MBG

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 21:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembayaran dam atau denda yang harus dibayarkan jemaah karena melanggar ketentuan haji di Tanah Air dianggap bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

Selain itu, daging sapi dari dam dan kurban jemaah haji itu juga bisa dialokasikan untuk program makan bergizi gratis yang saat ini digaungkan pemerintahan Prabowo Subianto.

Sekretaris Utama BP Haji Teguh Dwi Nugroho menuturkan bahwa penyelembelihan hewan untuk dam jemaah haji yang dilakukan di dalam negeri perlu didorong lantaran selama ini pembayaran dam kerap dilakukan di Arab Saud.


Oleh sebab itu, ia menilai untuk penyembelihan hewan dam bisa meningkatkan ekonomi di dalam negeri.

Pihaknya menambahkan bahwa ekonomi di dalam negeri kurban jemaah haji yang dilakukan di Indonesia juga berdampak positif bagi ekonomi nasional. Terlebih, bisa memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan peternak sapi lokal.

“Itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengkoordinasian pengadaan hewan, pemberdayaan peternak atau pengusaha hewan ternak,” kata Teguh Dwi Nugroho ketika rapat panja revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Kamis, 20 Februari 2025.

Menurutnya, masyarakat luas bisa mendapatkan keberkahan dari hewan kurban tersebut, dan juga untuk pengadaan makanan bergizi gratis.

“Pemanfaatan dagingnya untuk mendukung program pemerintah dalam upaya penyediaan makanan bergizi kepada masyarakat ekonomi lemah,” tutupnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya