Berita

Sekretaris Utama BP Haji Teguh Dwi Nugroho (kiri)/Repro

Politik

BP Haji Sebut Bayar DAM di Tanah Air Bisa untuk Program MBG

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 21:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembayaran dam atau denda yang harus dibayarkan jemaah karena melanggar ketentuan haji di Tanah Air dianggap bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

Selain itu, daging sapi dari dam dan kurban jemaah haji itu juga bisa dialokasikan untuk program makan bergizi gratis yang saat ini digaungkan pemerintahan Prabowo Subianto.

Sekretaris Utama BP Haji Teguh Dwi Nugroho menuturkan bahwa penyelembelihan hewan untuk dam jemaah haji yang dilakukan di dalam negeri perlu didorong lantaran selama ini pembayaran dam kerap dilakukan di Arab Saud.


Oleh sebab itu, ia menilai untuk penyembelihan hewan dam bisa meningkatkan ekonomi di dalam negeri.

Pihaknya menambahkan bahwa ekonomi di dalam negeri kurban jemaah haji yang dilakukan di Indonesia juga berdampak positif bagi ekonomi nasional. Terlebih, bisa memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan peternak sapi lokal.

“Itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengkoordinasian pengadaan hewan, pemberdayaan peternak atau pengusaha hewan ternak,” kata Teguh Dwi Nugroho ketika rapat panja revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Kamis, 20 Februari 2025.

Menurutnya, masyarakat luas bisa mendapatkan keberkahan dari hewan kurban tersebut, dan juga untuk pengadaan makanan bergizi gratis.

“Pemanfaatan dagingnya untuk mendukung program pemerintah dalam upaya penyediaan makanan bergizi kepada masyarakat ekonomi lemah,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya