Berita

Seminar Dentons HPRP Law & Regulations Outlook 2025 di Jakarta/Ist

Politik

Hadapi AI, Pemerintah Mulai Petakan Zonasi Lahan Data Center Indonesia

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 20:28 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah berkomitmen segera menetapkan zonasi lahan data center di Indonesia. Zonasi ini diharapkan bisa memaksimalkan potensi manfaat teknologi informasi seperti artificial intelligence (AI) di berbagai industri.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Digital Kemenko Infra, Okto Irianto mengatakan, negara harus dapat menyediakan regulasi yang dibutuhkan oleh semua pihak dalam perkembangan data center dan teknologi AI.

Dengan begitu, Indonesia dapat mengoptimalkan peluang data center dan teknologi AI bagi kesejahteraan masyarakat dan membantu mengejar target pertumbuhan ekonomi.


“Pembangunan data center dan AI akan berhasil jika dilakukan zonasi, teman-teman dari Kementerian ATR harus melakukan zonasi dan mencari ruang ideal untuk data center,” jelas Okto dalam seminar Dentons HPRP Law & Regulations Outlook 2025 di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.

Hal senada juga disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan, Setiaji. Menurutnya, AI penting dalam pembangunan data kesehatan nasional agar lebih terintegrasi dan berkualitas.
 
“Visi pemerintah adalah data kesehatan digital terintegrasi dan dilindungi. AI di bidang kesehatan saat ini mirip seperti perbankan 30 tahun lalu, bagaimana perbankan mendigitalkan data 30 tahun lalu," kata Setiaji.

Sementara dalam diskusi yang sama, CEO Halodoc, Jonathan Sudharta mengulas AI tidak hanya membuka peluang besar dalam layanan kesehatan, namun juga menghadapi tantangan dalam penerapannya.
 
Ia juga mengapresiasi pola perubahan dan kecepatan Kemenkes dalam mengadopsi teknologi AI.

“Kemenkes sangat terbuka dan mengedepankan inovasi, bukan dari inovator, tetapi dari pemerintah. Saya sangat menghargai ini,” ujar Jonathan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya