Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Nasdem, Rudi Hartono Bangun/Ist

Politik

Legislator Nasdem Minta Garuda Kembali Pekerjakan Ratusan Korban PHK

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 19:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Nasdem, Rudi Hartono Bangun mendesak manajemen Garuda Indonesia mencabut pemberhentian ratusan mantan karyawan, dari lingkup pramugari, pramugara, hingga cabin crew.

Hal itu ditegaskan Rudi setelah mendengar aspirasi 700 mantan karyawan Garuda dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta belum lama ini.

“Saya ingin memberikan masukkan objektif saja. Saya melihat pramugari di luar negeri, misalkan Emirates, Etihad, di sana itu penerimaannya tidak harus S1. Itu maskapai sekelas dunia,” kata Rudi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 20 Februari 2025.


Menurutnya, pemberhentian ratusan karyawan Garuda terkesan dilakukan secara sepihak. Sebab mereka diberhentikan dengan alasan tidak memenuhi syarat pendidikan.

“Saya lihat ini menjadi permasalahan mendasar, terletak pada kebijakan pinter-pinteran direksi atau SDM-nya. Saya mendukung staf dan pramugari tetap diutamakan,” lanjut Rudi.

Khusus untuk pramugari dan pramugara, Rudi menilai syarat karyawan tidak harus seketat seorang teknisi pesawat. Bahkan, legislator asal Sumut ini mencontohkan maskapai kelas dunia tidak mematok pendidikan sarjana sebagai syarat minimum dalam rekrutmen pramugara dan pramugari.

“Tidak ada penerimaan pramugari Emirates (minimal lulusan) S1 atau S2. Di negara lain seperti Jepang, Eropa, atau (maskapai) KLM tidak ada yang S1,” jelasnya.

“Seharusnya pimpinan Garuda dan Direktur SDM-nya jangan memperlakukan pramugari seperti tenaga teknis yang perlu skill mesin, lulusan S1 engineering,” tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya