Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Nasdem, Rudi Hartono Bangun/Ist

Politik

Legislator Nasdem Minta Garuda Kembali Pekerjakan Ratusan Korban PHK

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 19:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Nasdem, Rudi Hartono Bangun mendesak manajemen Garuda Indonesia mencabut pemberhentian ratusan mantan karyawan, dari lingkup pramugari, pramugara, hingga cabin crew.

Hal itu ditegaskan Rudi setelah mendengar aspirasi 700 mantan karyawan Garuda dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta belum lama ini.

“Saya ingin memberikan masukkan objektif saja. Saya melihat pramugari di luar negeri, misalkan Emirates, Etihad, di sana itu penerimaannya tidak harus S1. Itu maskapai sekelas dunia,” kata Rudi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 20 Februari 2025.


Menurutnya, pemberhentian ratusan karyawan Garuda terkesan dilakukan secara sepihak. Sebab mereka diberhentikan dengan alasan tidak memenuhi syarat pendidikan.

“Saya lihat ini menjadi permasalahan mendasar, terletak pada kebijakan pinter-pinteran direksi atau SDM-nya. Saya mendukung staf dan pramugari tetap diutamakan,” lanjut Rudi.

Khusus untuk pramugari dan pramugara, Rudi menilai syarat karyawan tidak harus seketat seorang teknisi pesawat. Bahkan, legislator asal Sumut ini mencontohkan maskapai kelas dunia tidak mematok pendidikan sarjana sebagai syarat minimum dalam rekrutmen pramugara dan pramugari.

“Tidak ada penerimaan pramugari Emirates (minimal lulusan) S1 atau S2. Di negara lain seperti Jepang, Eropa, atau (maskapai) KLM tidak ada yang S1,” jelasnya.

“Seharusnya pimpinan Garuda dan Direktur SDM-nya jangan memperlakukan pramugari seperti tenaga teknis yang perlu skill mesin, lulusan S1 engineering,” tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya