Berita

Gubernur DKI Jakarta Periode 2025-2030 Pramono Anung/Ist

Politik

Pramono: Jakarta Masih Ibukota Negara

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 16:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gubernur DKI Jakarta Periode 2025-2030 Pramono Anung menegaskan, status Daerah Khusus Ibukota (DKI) masih melekat untuk Kota Jakarta.

Hal itu disampaikan Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda Sambutan Perdana Gubernur DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 20 Februari 2025.

Dalam kesempatan itu, Pramono mengatakan, Kota Jakarta memasuki fase baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), mengamanatkan Jakarta tidak lagi menyandang status ibukota.


Namun, pada salah satu pasal undang-undang itu menyebutkan bahwa diperlukan peraturan presiden (Perpres) untuk perpindahan status. Hingga kini, Perpres dimaksud belum ditandatangani presiden. 

“Presiden dan Mendagri menyatakan, Jakarta masih ibukota negara. Masih menggunakan Daerah Khusus Ibukota,” ujar Pramono yang belakangan ini mendapat julukan Bang Anung. 

Untuk mewujudkan Kota Jakarta yang semakin baik, lanjut dia, maka harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Terlebih, Jakarta sebagai kota global tak lagi bersaing hanya di dalam negeri.

"Kami mengharapkan kerja sama yang baik antara Pemprov dengan DPRD. Kalau Jakarta mau maju, mari kita sama-sama lakukan dengan tulus,” tandas Pramono.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya