Berita

Kuasa hukum Hasto Kristiyanto/RMOL

Hukum

Kubu Hasto Kembali Laporkan Penyidik Rossa ke Dewas KPK

RABU, 19 FEBRUARI 2025 | 15:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto kembali melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rossa Purbo Bekti kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Laporan itu dilayangkan tim kuasa hukum Hasto, Johannes Tobing ke kantor Dewas KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau C1, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu siang, 19 Februari 2025.

"Kami untuk yang ketiga kalinya datang ke Dewas KPK menyampaikan surat kepada pimpinan KPK, Bapak Gusrizal, yang ketiga kali ini kami mohon untuk diperhatikan surat kami. Kami terus dalam rangka untuk memberikan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap adanya dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Jadi kami melaporkan saudara Rossa Purbo Bekti," kata Johannes kepada wartawan di Gedung C1 KPK, Rabu siang, 19 Februari 2025.


Laporan kali ini, kata Johannes, terkait dengan pengakuan saksi Agustiani Tio Fridelina yang menyebut ada intimidasi didatangi seseorang dengan iming-iming uang Rp2 miliar agar dapat mengikuti arahan ketika diperiksa KPK.

Selanjutnya, laporan ini juga terkait dengan adanya tindakan perampasan barang-barang milik staf Hasto, Kusnadi ketika dilakukan pemeriksaan beberapa waktu lalu.

"Bah, seluruh rangkaian yang dilakukan oleh penyidik KPK itu yang kita laporkan hari ini ke pimpinan Dewas. Jadi mohon dengan sangat ya. Saya paham betul tidak ada yang kebal hukum di negara ini, tapi kalau ketemu dengan penyidik-penyidik KPK yang ugal-ugalan, tidak profesional, ini tolong ditindak," tuturnya.

Selain itu, dalam pelaporan ini, Johannes juga memohon agar Dewas KPK dapat mengingatkan pimpinan KPK agar menunda pemeriksaan terhadap Hasto pada Kamis, 20 Februari 2025 karena sudah ada permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Oleh karena itu, ya kami memohon dengan adanya sudah diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mohon sekiranya Dewas KPK mohon kepada pimpinan KPK untuk memberikan kami ruang dan waktu untuk menyelesaikan dulu sidang praperadilan di tanggal 3 nanti," pungkas Johannes.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya