Berita

Presiden Prabowo Subianto di Gedung Mahkamah Agung (MA) pada Rabu 19 Februari 2025/Repro

Politik

Prabowo di Sidang Laporan Tahunan MA: Negara Tanpa Sistem Hukum Gagal!

RABU, 19 FEBRUARI 2025 | 11:44 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan di sidang pleno laporan tahunan Mahkamah Agung (MA) tahun 2024 di Ruang Balairung Kantor MA, Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengucapkan terimakasih karena diundang hadir untuk mendengarkan hasil capaian MA selama setahun terakhir.

"Saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini hadir di sini, sebagai kepala negara dan kepala pemerintah republik indonesia ikut mendengarkan laporan tahunan MA republik indonesia," ujarnya, di hadapan hakim agung yang hadir di sidang tersebut.


Prabowo menekankan pentingnya aspek penegakan hukum pada suatu negara. Menurutnya, negara tidak akan berhasil dan kuat jika memiliki sistem hukum yang lemah.

"Suatu negara tanpa sistem hukum, negara itu gagal. Negara itu tidak bisa berhasil, negara itu tidak berguna bagi rakyatnya," tegas Prabowo.

Dia menegaskan bahwa hukum adalah hak setiap warga dan negara harus bisa memberikan jaminan dan keadilan hukum bagi rakyatnya.

Untuk itu, kelangsungan hidup sebuah bangsa tergantung pada keberhasilan negara menegakkan hukum yang berlaku.

"Hukum adalah jaminan keadilan dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara," kata dia.

Prabowo menyadari begitu berat tanggung jawab yang dipikul oleh para hakim di lembaga Yudikatif, ia pun memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kinerja mereka selama ini.

"Saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui, baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu, para hakim paraperadilan," ujar Prabowo.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya