Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto/Ist
Dalam waktu hanya 100 hari sejak dilantik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan impian lama Indonesia yakni memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, terobosan ini menjadi fondasi utama bagi kebijakan sosial ekonomi yang lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
"Impian lama Indonesia punya DTSEN terwujud dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo yang masih seumur jagung ini," katanya lewat akun X, Selasa 18 Februari 2025.
Sosok yang akrab disapa Cak Imin itu melanjutkan, DTSEN dirancang untuk mencapai tiga tujuan utama yaitu memastikan program pembangunan berjalan terpadu dan terukur, menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara tepat sasaran dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Dengan basis data yang akurat, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan tingkat kemiskinan di bawah 5 persen pada 2029.
"Target ini mustahil terwujud tanpa mengatasi ego sektoral dan data yang tumpang tindih. Keduanya lah yang sesungguhnya berusaha diselesaikan DTSEN," jelasnya.
DTSEN hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memadukan tiga basis data utama yang selama ini menjadi acuan program sosial ekonomi pemerintah, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, Data Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dari Kemenko PMK, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Bappenas.
Melalui integrasi ini, kini Indonesia memiliki data tunggal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mencakup 15 kementerian dan lembaga.
Data individu yang telah dipadukan menjadi acuan dalam pemeringkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sementara data keluarga digunakan sebagai basis penerima manfaat bansos.
DTSEN tidak hanya menyajikan data yang lebih akurat, tetapi juga memungkinkan pemerintah menyusun skenario pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.
Dengan basis data ini, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem sebesar 0,48 persen per tahun dan kemiskinan relatif sebesar 0,71 persen per tahun.
"Bersama-sama, kita bergerak, berdata, berdaya untuk memastikan tak ada seorangpun warga negara yang tertinggal," pungkasnya.
