Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono/Ist
Biaya investasi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) menjadi salah satu penyebab ekonomi Indonesia tertahan pada level 5 persen.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono mengatakan, ICOR di Indonesia terbilang masih mahal, yakni sebesar 6,5 pada tahun 2023.
"Tingginya ICOR di Indonesia akibat biaya ekonomi yang tinggi, belum adanya kepastian hukum, pungli, dan korupsi dan perencanaan yang buruk," kata Arief Poyuono, Selasa, 18 Februari 2025.
Untuk diketahui, ICOR merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, biaya investasi yang harus dikeluarkan semakin efisien juga untuk menghasilkan
output tertentu.
Dengan poin ICOR 6,5, maka target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan investasi Rp12.480 triliun atau setara dengan 52 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Poyuono mengurai, investasi bisa bersumber dari investasi pemerintah, swasta dalam negeri, dan juga investasi luar negeri atau Foreign Direct Investment (FDI). Namun, kata dia, sulit mengharapkan FDI berkualitas bisa mengalir dalam waktu dekat dalam jumlah besar.
"Kalaupun mengucur, pasti di sektor-sektor yang kurang berkualitas, seperti SDA, infrastruktur dan lainnya, yang ini tidak memberikan
multiplier effect besar terhadap pertumbuhan ekonomi," sambungnya.
Ia menuturkan jika ingin investasi lebih berkualitas dan mendorong perekonomian secara maksimal, maka harus pada sektor industri properti yang akan menciptakan industri manufaktur.
"Target pertumbuhan ekonomi 8 persen pemerintahan Prabowo akan jadi hisapan jempol saja jika ICOR 6,5, setidaknya pertumbuhan ekonomi yang realistis untuk dicapai hanya di kisaran 4 persen hingga 5 persenan," tandasnya.
