Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono/Ist

Politik

Arief Poyuono: Target 8 Persen Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tercapai jika ICOR Turun

SELASA, 18 FEBRUARI 2025 | 18:06 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Biaya investasi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) menjadi salah satu penyebab ekonomi Indonesia tertahan pada level 5 persen.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono mengatakan, ICOR di Indonesia terbilang masih mahal, yakni sebesar 6,5 pada tahun 2023.

"Tingginya ICOR di Indonesia akibat biaya ekonomi yang tinggi, belum adanya kepastian hukum, pungli, dan korupsi dan perencanaan yang buruk," kata Arief Poyuono, Selasa, 18 Februari 2025.


Untuk diketahui, ICOR merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, biaya investasi yang harus dikeluarkan semakin efisien juga untuk menghasilkan output tertentu.

Dengan poin ICOR 6,5, maka target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan investasi Rp12.480 triliun atau setara dengan 52 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Poyuono mengurai, investasi bisa bersumber dari investasi pemerintah, swasta dalam negeri, dan juga investasi luar negeri atau Foreign Direct Investment (FDI). Namun, kata dia, sulit mengharapkan FDI berkualitas bisa mengalir dalam waktu dekat dalam jumlah besar.

"Kalaupun mengucur, pasti di sektor-sektor yang kurang berkualitas, seperti SDA, infrastruktur dan lainnya, yang ini tidak memberikan multiplier effect besar terhadap pertumbuhan ekonomi," sambungnya.

Ia menuturkan jika ingin investasi lebih berkualitas dan mendorong perekonomian secara maksimal, maka harus pada sektor industri properti yang akan menciptakan industri manufaktur.

"Target pertumbuhan ekonomi 8 persen pemerintahan Prabowo akan jadi hisapan jempol saja jika ICOR 6,5, setidaknya pertumbuhan ekonomi yang realistis untuk dicapai hanya di kisaran 4 persen hingga 5 persenan," tandasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya