Berita

Jaksa Agung ST Burhanuddin bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Selasa, 18 Februari 2025/Pusat Penerangan Hukum Kejagung.

Hukum

Kejagung Titip 200 Ribu Hektare Lahan Duta Palma ke BUMN

SELASA, 18 FEBRUARI 2025 | 17:39 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Jaksa Agung ST Burhanuddin bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Februari 2025.

Dalam pertemuan Kejaksaan Agung (Kejagung) menitipkan lahan seluas 200 ribu hektare yang merupakan hasil sitaan terkait kasus dugaan korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group ke Kementerian BUMN.

"Hasil sitaan kejaksaan untuk PT Duta palma ini luasannya sekarang sekitar 200 ribu hektare dan kami dari tim penyidik akan mengupayakan bahwa aset ini supaya bisa sementara untuk penitipannya kami akan serahkan ke Pak Menteri BUMN," kata Burhanuddin.


Lanjut Burhanuddin, lahan ini sengaja dititipkan agar bisa dikelola dengan baik.

"Ini kan perkara ini belum final, jadi belum ada keputusan akhir, dan sementara ini pengelolaannya kan masih oleh Duta Palma, dan untuk kelangsungan, jangan terjadi apa-apa mungkin pengurangan produk atau apapun, terhadap barang bukti ini kami titipkan," kata Burhanuddin.

Di kesempatan yang sama, Erick Thohir menyambut baik langkah Kejagung. 

"Kami tidak mengimprovisasi seperti apa kinerja perusahaan, tetapi kami justru dibalik bagaimana menjaga aset recovery ini tidak menurun. Lalu juga jangan sampai juga karena ini tidak bertuan, akhirnya banyak barang-barang yang masuk ke pasaran secara ilegal ataupun bahkan nanti dikirim ke luar negeri secara ilegal, karena tidak ada istilahnya yang menjaga," kata Erick.

Seperti diketahui, kasus korupsi ini telah menjerat bos Duta Palma Group, Surya Darmadi serta menetapkan tujuh korporasi sebagai tersangka.

Para tersangka, diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam kegiatan usaha kelapa sawit yang di kawasan hutan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, serta tindak pidana pencucian uang.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

UPDATE

Dana Otsus Hasilkan Baliem Global Training Center, Sekolah Berasrama di Jayawijaya

Rabu, 11 November 2026 | 02:00

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 11 November 2026 | 01:40

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Rabu, 11 November 2026 | 01:22

Pahlawan Masa Kini, Sang Penjaga Amanah Publik

Rabu, 11 November 2026 | 01:01

Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Rabu, 11 November 2026 | 00:45

Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Rabu, 11 November 2026 | 00:25

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ini Sebabnya

Rabu, 11 November 2026 | 00:04

Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Selasa, 10 November 2026 | 23:46

PDIP: Pengelolaan Sampah harus jadi Gerakan Nyata!

Selasa, 10 November 2026 | 23:18

BNI Perkuat Jaringan Digital Demi Jamin Transaksi Puluhan Juta Nasabah

Selasa, 10 November 2026 | 21:51

Selengkapnya