Berita

Wakil Menteri Latif Nazari dari Kementerian Ekonomi Pemerintah Taliban/Net

Dunia

Pertama dalam Sejarah, Pejabat Tinggi Taliban Kunjungan ke Jepang

SELASA, 18 FEBRUARI 2025 | 15:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pejabat tinggi dari pemerintahan sementara Taliban telah tiba di Jepang, menandai kunjungan pertama mereka ke negara tersebut sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021. 

Mengutip Kyodo News pada Selasa, 18 Februari 2025, kunjungan tersebut dilakukan atas undangan Nippon Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Tokyo.

Dikatakan bahwa tujuan Nippon Foundation mengundang Taliban ialah mencari wawasan mengenai pembangunan masa depan Afghanistan. 


"Kami ingin para pejabat Taliban menyadari perlunya menerima bantuan kemanusiaan secara luas bagi orang-orang yang rentan dari komunitas internasional," ujar perwakilan Nippon Foundation.

Meski demikian, yayasan tersebut tidak mengungkapkan rincian jadwal delegasi selama seminggu dengan alasan keamanan.

Salah satu pejabat delegasi Taliban, Latif Nazari, menyatakan melalui platform media sosial X bahwa pemerintahan sementara Afghanistan berupaya membangun hubungan yang bermartabat dengan komunitas internasional. 

"Kami menginginkan interaksi yang bermartabat dengan dunia untuk Afghanistan yang kuat, bersatu, maju, sejahtera, dan menjadi anggota aktif masyarakat internasional," tulis Nazari.

Sementara itu, pemerintah Jepang juga memberikan perhatian terhadap kunjungan ini. 

Perwakilan Kementerian Luar Negeri Jepang untuk Afghanistan, Toshihide Ando dijadwalkan bertemu dengan delegasi Taliban. 

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, menyatakan bahwa meskipun kunjungan tersebut diatur oleh kelompok swasta, pertemuan ini memiliki makna penting. 

"Kunjungan ini mendukung upaya pemerintah Jepang untuk mendorong perubahan dalam rezim Taliban, khususnya dalam isu hak asasi manusia," kata Hayashi.

Taliban kembali memegang kekuasaan di Afghanistan setelah penarikan pasukan asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada tahun 2021. 

Sejak saat itu, mereka memimpin di bawah pemerintahan sementara, meskipun belum ada negara yang mengakui pemerintahan mereka secara resmi.

Jepang sendiri telah memindahkan misi diplomatiknya dari Kabul ke Doha, ibu kota Qatar, sebagai tanggapan atas situasi politik di Afghanistan. 

Namun, diplomat Jepang tetap mengadakan pertemuan rutin dengan pejabat Taliban dan kini menjalankan misinya kembali dari Kabul. 

Jepang juga telah memberikan bantuan kemanusiaan senilai jutaan dolar kepada Afghanistan di bawah pemerintahan sementara Taliban.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya