RUU Minerba Siap Dibawa ke Paripurna, Ini 9 Pasal yang Disepakati

Panitia Kerja (Panja) Perubahan ke-4 Revisi UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI telah rampung dilaksanakan.

Ketua Panja Revisi UU Minerba, Martin Manurung membacakan 9 pasal yang telah disepakati dan diputuskan yang telah dibahas oleh Panja RUU Minerba, bersama Badan Legislasi DPR, Komite II DPD, perwakilan presiden dalam hal ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Mensesneg Bambang Eko Surihayanto.

Adapun 9 pasal dalam RUU Minerba yang disepakati bersama mencakup: 

1. Perbaikan pasal-pasal yang terkait dengan Putusan MK, yaitu Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, dan Pasal 169A.

2. Pasal 1 angka 16 perubahan mengenai definisi studi kelayakan;

3. Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

4. Pasal 35 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) terkait Perizinan Berusaha dan Mineral logam dan pemberian dengan cara prioritas WIUP Batubara mengikuti mekanisme2sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

5. Pasal 100 ayat (2) terkait pelaksanaan Reklamasi dan pelindungan dampak Pascatambang bagi masyarakat dan daerah, Menteri melibatkan Pemerintah Daerah.

6. Pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat melalui:

a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan;

b. pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di wilayah Pertambangan dalam kegiatan Pertambangan; dan

c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

7. Pasal 169A memasukan ketentuan terkait audit lingkungan.

8. Pasal 171B terkait IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang- Undang ini dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat, dicabut dan dikembalikan kepada negara.

9. Pasal 174 ayat (2) terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

"Demikianlah Laporan Panja pembahasan dalam rangka Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," kata Martin Manurung dalam rapat, GEdung Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan, Senin 17 Februari 2025.

"Untuk selanjutnya Panja menyerahkan sepenuhnya kepada Pleno Badan Legislasi untuk diputuskan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian Martin.