Berita

Coretan Adili Jokowi/Ist

Politik

Rakyat Sudah Muak, Coretan Adili Jokowi Makin Marak

SENIN, 17 FEBRUARI 2025 | 13:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gerakan rakyat menuntut Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi diadili karena diduga melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga penyimpangan kekuasaan saat menjabat kepala negara terus bergulir. 

Kini gerakan rakyat tersebut semakin terang-terangan menggema di dunia maya.  

Coretan dinding #AdiliJokowi di Jakarta dan di sejumlah daerah pun semakin menjamur. 


Teranyar diunggah akun media sosial X, platform yang sebelumnya dikenal Twitter @ThommyShelby. 

“Rakyat berteriak #AdiliJokowi Prabowo berteriak #HidupJokowi Rakyat vs Kekuasaan,” tulis Thommy Shelby, dikutip Senin 17 Februari 2025. 

“Baru awal pemerintahan rakyat sudah sering dikecewakan,” timpal akun @Bu_trisno. 

Sependapat dengan Bu Trisno, akun @AriYudhoyono pun berharap agar gerakan tersebut segera terealiasi. “Waktunya Revolusi!” tegasnya. 

“Cepat atau lambat, penghianat bangsa akan binasa, Tuhan pasti mengabulkan do'a rakyat yang dizolimi!” timpal akun @cecep3556.

Sekadar informasi, pada Senin 17 Februari 2025, ribuan mahasiswa dari berbgaai elemen sudah mulai turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi mendesak aparat penegak hukum mengadili Jokowi. 

Mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) hingga Badan Ekskutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Mereka melakukan aksi serentak di daerah-daerah hingga Jakarta. 

Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah tuntutan. 

Pertama, mendesak agar Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

"Kedua, transparansi status pembangunan. Ketiga, transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Ketua Koordinator BEM SI Herianto kepada wartawan, Senin 17 Februari 2025.

Kemudian keempat, tolak revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba). Kelima, tolak dwifungsi TNI.

"Keenam, tangkap dan adili Jokowi. Ketujuh, sahkan RUU Perampasan Aset,” tegas Herianto.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya