Berita

Bendera Ukraina/Net

Bisnis

Tolak Setor 50 Persen Cadangan Mineral ke AS, Ukraina Diminta Bayar Utang Perang ke AS

SENIN, 17 FEBRUARI 2025 | 09:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengharapkan Ukraina memberi kompensasi atas bantuan yang telah diberikan selama konflik dengan Rusia.

Penasihat Keamanan Nasional AS, Michael Waltz, dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu, 16 Februari 2025, menyatakan bahwa rakyat Amerika berhak mendapatkan pengembalian atas miliaran Dolar yang telah diinvestasikan dalam perang ini.

“Rakyat Amerika berhak mendapatkan ganti rugi, berhak mendapatkan semacam ganti rugi atas miliaran yang telah mereka investasikan dalam perang ini,” kata Waltz.


"Saya tidak dapat membayangkan apa pun yang akan membuat rakyat Amerika lebih nyaman dengan investasi masa depan selain jika kita dapat bermitra dan membuat rakyat Amerika menjadi utuh," ujarnya.

Pernyataan ini muncul setelah laporan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak menandatangani dokumen yang memberikan hak kepada AS atas 50 persen cadangan mineral Ukraina di masa mendatang.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menuntut kompensasi sebesar 500 miliar Dolar AS dalam bentuk logam tanah jarang dari Ukraina sebagai imbalan atas lebih dari 300 miliar Dolar AS bantuan yang telah diberikan Washington kepada Kyiv selama konflik dengan Moskow. 

Secara resmi, Kongres AS telah mengesahkan sekitar 175 miliar Dolar AS untuk Ukraina sejak 2022, meskipun sebagian besar dana tersebut telah dialokasikan untuk industri Amerika dan kegiatan pemerintah terkait konflik tersebut. 

Menurut Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia di Jerman, hingga Oktober 2024, Washington telah memberikan sekitar 92 miliar Dolar AS dalam bentuk bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina, sementara negara-negara Uni Eropa dan Inggris telah mengalokasikan total 131 miliar Dolar AS.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya