Berita

Bendera Ukraina/Net

Bisnis

Tolak Setor 50 Persen Cadangan Mineral ke AS, Ukraina Diminta Bayar Utang Perang ke AS

SENIN, 17 FEBRUARI 2025 | 09:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengharapkan Ukraina memberi kompensasi atas bantuan yang telah diberikan selama konflik dengan Rusia.

Penasihat Keamanan Nasional AS, Michael Waltz, dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu, 16 Februari 2025, menyatakan bahwa rakyat Amerika berhak mendapatkan pengembalian atas miliaran Dolar yang telah diinvestasikan dalam perang ini.

“Rakyat Amerika berhak mendapatkan ganti rugi, berhak mendapatkan semacam ganti rugi atas miliaran yang telah mereka investasikan dalam perang ini,” kata Waltz.


"Saya tidak dapat membayangkan apa pun yang akan membuat rakyat Amerika lebih nyaman dengan investasi masa depan selain jika kita dapat bermitra dan membuat rakyat Amerika menjadi utuh," ujarnya.

Pernyataan ini muncul setelah laporan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak menandatangani dokumen yang memberikan hak kepada AS atas 50 persen cadangan mineral Ukraina di masa mendatang.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menuntut kompensasi sebesar 500 miliar Dolar AS dalam bentuk logam tanah jarang dari Ukraina sebagai imbalan atas lebih dari 300 miliar Dolar AS bantuan yang telah diberikan Washington kepada Kyiv selama konflik dengan Moskow. 

Secara resmi, Kongres AS telah mengesahkan sekitar 175 miliar Dolar AS untuk Ukraina sejak 2022, meskipun sebagian besar dana tersebut telah dialokasikan untuk industri Amerika dan kegiatan pemerintah terkait konflik tersebut. 

Menurut Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia di Jerman, hingga Oktober 2024, Washington telah memberikan sekitar 92 miliar Dolar AS dalam bentuk bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina, sementara negara-negara Uni Eropa dan Inggris telah mengalokasikan total 131 miliar Dolar AS.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya