Berita

Bendera Ukraina/Net

Bisnis

Tolak Setor 50 Persen Cadangan Mineral ke AS, Ukraina Diminta Bayar Utang Perang ke AS

SENIN, 17 FEBRUARI 2025 | 09:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengharapkan Ukraina memberi kompensasi atas bantuan yang telah diberikan selama konflik dengan Rusia.

Penasihat Keamanan Nasional AS, Michael Waltz, dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu, 16 Februari 2025, menyatakan bahwa rakyat Amerika berhak mendapatkan pengembalian atas miliaran Dolar yang telah diinvestasikan dalam perang ini.

“Rakyat Amerika berhak mendapatkan ganti rugi, berhak mendapatkan semacam ganti rugi atas miliaran yang telah mereka investasikan dalam perang ini,” kata Waltz.


"Saya tidak dapat membayangkan apa pun yang akan membuat rakyat Amerika lebih nyaman dengan investasi masa depan selain jika kita dapat bermitra dan membuat rakyat Amerika menjadi utuh," ujarnya.

Pernyataan ini muncul setelah laporan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak menandatangani dokumen yang memberikan hak kepada AS atas 50 persen cadangan mineral Ukraina di masa mendatang.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menuntut kompensasi sebesar 500 miliar Dolar AS dalam bentuk logam tanah jarang dari Ukraina sebagai imbalan atas lebih dari 300 miliar Dolar AS bantuan yang telah diberikan Washington kepada Kyiv selama konflik dengan Moskow. 

Secara resmi, Kongres AS telah mengesahkan sekitar 175 miliar Dolar AS untuk Ukraina sejak 2022, meskipun sebagian besar dana tersebut telah dialokasikan untuk industri Amerika dan kegiatan pemerintah terkait konflik tersebut. 

Menurut Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia di Jerman, hingga Oktober 2024, Washington telah memberikan sekitar 92 miliar Dolar AS dalam bentuk bantuan keuangan dan militer kepada Ukraina, sementara negara-negara Uni Eropa dan Inggris telah mengalokasikan total 131 miliar Dolar AS.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya