Berita

Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya/Net

Dunia

Jepang Ajukan Permohonan Bebas Tarif Baja dan Aluminium yang Ditetapkan Trump

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 17:11 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk mengenakan tarif 25 persen terhadap impor baja dan aluminium, tidak dapat diterima oleh mitra ekonominya. 

Salah satunya Jepang, Negeri Matahari Terbit itu telah mengajukan permintaan kepada Amerika Serikat agar dibebaskan dari tarif 25 atas impor baja dan aluminium serta tarif timbal balik lainnya. 

Mengutip laporan dari Kyodo News, pada Minggu, 16 Februari 2025, permintaan tersebut diajukan ketika Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di sela-sela Konferensi Keamanan Munich.


Iwaya mengungkapkan bahwa Jepang ingin terlibat dalam pembicaraan lebih lanjut mengenai langkah-langkah ekonomi ini, serta memperkuat hubungan antara kedua negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan keamanan. 

Dalam pertemuan singkat tersebut, Iwaya juga menyatakan niatnya untuk segera mengadakan pembicaraan lebih mendalam yang melibatkan menteri luar negeri dan pertahanan kedua negara.

"Jepang berharap untuk segera berdialog lebih lanjut mengenai masalah ini dan menemukan solusi yang saling menguntungkan," kata Iwaya, seperti yang dikutip oleh Kementerian Luar Negeri Jepang.

Trump telah mengumumkan serangkaian kebijakan tarif sebagai bagian dari kebijakan "America First," yang menargetkan impor baja dan aluminium. 

Ia baru saja menandatangani proklamasi yang akan mengenakan tarif 25 persen pada kedua komoditas tersebut mulai 12 Maret mendatang. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk melindungi industri baja domestik AS.

AS merupakan mitra dagang terbesar Jepang, yang mengimpor berbagai produk dari Jepang, termasuk mobil dan barang elektronik. 

Data pemerintah Jepang mencatat, pada tahun lalu, Jepang memiliki surplus perdagangan sebesar 8,64 triliun yen (57 miliar dolar AS) dengan Amerika Serikat.

Meski ada ketegangan terkait tarif, kedua negara sepakat untuk terus berkomunikasi lebih intensif guna memperkuat hubungan ekonomi mereka di masa depan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya