Berita

Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya/Net

Dunia

Jepang Ajukan Permohonan Bebas Tarif Baja dan Aluminium yang Ditetapkan Trump

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 17:11 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk mengenakan tarif 25 persen terhadap impor baja dan aluminium, tidak dapat diterima oleh mitra ekonominya. 

Salah satunya Jepang, Negeri Matahari Terbit itu telah mengajukan permintaan kepada Amerika Serikat agar dibebaskan dari tarif 25 atas impor baja dan aluminium serta tarif timbal balik lainnya. 

Mengutip laporan dari Kyodo News, pada Minggu, 16 Februari 2025, permintaan tersebut diajukan ketika Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di sela-sela Konferensi Keamanan Munich.


Iwaya mengungkapkan bahwa Jepang ingin terlibat dalam pembicaraan lebih lanjut mengenai langkah-langkah ekonomi ini, serta memperkuat hubungan antara kedua negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan keamanan. 

Dalam pertemuan singkat tersebut, Iwaya juga menyatakan niatnya untuk segera mengadakan pembicaraan lebih mendalam yang melibatkan menteri luar negeri dan pertahanan kedua negara.

"Jepang berharap untuk segera berdialog lebih lanjut mengenai masalah ini dan menemukan solusi yang saling menguntungkan," kata Iwaya, seperti yang dikutip oleh Kementerian Luar Negeri Jepang.

Trump telah mengumumkan serangkaian kebijakan tarif sebagai bagian dari kebijakan "America First," yang menargetkan impor baja dan aluminium. 

Ia baru saja menandatangani proklamasi yang akan mengenakan tarif 25 persen pada kedua komoditas tersebut mulai 12 Maret mendatang. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk melindungi industri baja domestik AS.

AS merupakan mitra dagang terbesar Jepang, yang mengimpor berbagai produk dari Jepang, termasuk mobil dan barang elektronik. 

Data pemerintah Jepang mencatat, pada tahun lalu, Jepang memiliki surplus perdagangan sebesar 8,64 triliun yen (57 miliar dolar AS) dengan Amerika Serikat.

Meski ada ketegangan terkait tarif, kedua negara sepakat untuk terus berkomunikasi lebih intensif guna memperkuat hubungan ekonomi mereka di masa depan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya