Berita

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (kanan)/Ist

Politik

Bambang Soesatyo:

Biaya Politik Mahal dan Politik Uang Jadi Masalah Utama

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 08:04 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gagasan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus kembali memiliki sistem politik yang khas Indonesia mendapat dukungan dari Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Karena sistem politik di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. 

"Saat ini sistem politik Indonesia cenderung berbiaya mahal dan 'menghalalkan' money politics," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dalam keterangannya, Minggu 16 Februari 2025.


Untuk itu, perlu adanya perbaikan menyeluruh terhadap sistem politik nasional. Khususnya dalam hal penyelenggaraan Pemilu agar sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 

"Gagasan Presiden Prabowo tentang perlunya sistem politik yang khas Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan sebuah refleksi mendalam atas tantangan dan kebutuhan bangsa," kata Bamsoet. 

Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan etnis yang tinggi, kata Bamsoet, memerlukan sistem politik yang tidak hanya mengadopsi model demokrasi Barat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam budaya bangsa. 

Dengan memadukan nilai-nilai lokal, kepentingan nasional, dan tantangan global, sistem politik ini dapat menjadi solusi bagi banyak masalah yang dihadapi Indonesia saat ini.

Bamsoet menambahkan, biaya politik yang mahal dan maraknya praktik money politics tidak hanya merugikan calon pemimpin yang memiliki integritas, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. 

Menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 60 persen rakyat menganggap praktik politik uang sebagai salah satu masalah utama dalam Pemilu. Hal ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menghalangi partisipasi yang fair dari semua lapisan masyarakat.



Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya