Berita

Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya/Ist

Politik

Kedisiplinan dan Kemampuan Manajerial Modal Penting Letjen Novi Pimpin Perum Bulog

SABTU, 15 FEBRUARI 2025 | 19:32 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Penunjukan Letnan Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah tepat dalam memberikan daya dukung pada kinerja perusahaan plat merah itu.

Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai, kedisplinan dan manajerial khas TNI yang dimiliki Letjen Novi harus diterapkan untuk mencapai kesuksesan di sektor pangan.

"Pengalaman manajerial yang khas dan kedisiplinan yang dimiliki oleh perwira TNI berpengalaman dapat bermanfaat dalam pengelolaan sektor pangan yang sangat strategis," kata Khairul kepada RMOL, Sabtu, 15 Februari 2025.


Dengan jaringan lapangan yang kuat, terutama melalui peluang penggerakan dukungan Babinsa di lapangan, Khairul menyebut Mayjen Novi dapat memaksimalkan peran Bulog dalam penyerapan gabah dan memastikan harga pangan tetap stabil. 

"Hal ini sangat penting, terutama saat Bulog sedang menjalankan tugas serap gabah petani yang menjadi salah satu fokus kebijakan pangan pemerintah," kata Khairul.

Khairul menjelaskan penunjukan ini juga bisa dilihat sebagai bagian dari optimalisasi sumber daya nasional, di mana pengalaman dan kapasitas sumber daya manusia yang ada di sektor militer dimanfaatkan untuk memperkuat sektor sipil.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Mayjen Novi dalam putusan yang tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025.

Mayjen Novi sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Dia akan memulai masa baktinya sebagai Direktur Utama bersama dengan Direktur Keuangan Hendra Susanto. 

Hendra Susanto yang dipercaya menjabat sebagai Direktur Keuangan Perum Bulog sebelumnya adalah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya