Berita

Ilustrasi/Net

Global

Hakim Pakistan Tolak Relokasi, Independensi Peradilan Terancam?

SABTU, 15 FEBRUARI 2025 | 13:05 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Lima hakim Pengadilan Tinggi Islamabad (IHC) Pakistan secara terbuka menolak relokasi ke pengadilan lain.

Penolakan ini disampaikan setelah Presiden Pakistan Asif Zardari pada 1 Februari mengesahkan pemindahan sejumlah hakim dari pengadilan lain ke IHC, sebuah keputusan yang menuai kontroversi. 

Lima hakim IHC mengaku khawatir atas langkah pemerintah, yang dinilai dapat mengancam independensi peradilan.


Keputusan ini memunculkan dugaan adanya intervensi politik dalam sistem hukum Pakistan. IHC sendiri telah lama menjadi pusat perdebatan terkait kemandirian peradilan, terutama setelah sejumlah hakim mengadukan dugaan intervensi kepada mantan Ketua Mahkamah Agung Pakistan.

Seperti dikutip dari The Asian Age pada Sabtu 15 Februari 2025, spekulasi berkembang bahwa relokasi ini bertujuan untuk menempatkan hakim tertentu sebagai Ketua Mahkamah Agung IHC yang baru, posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan peradilan. 

Dugaan Manuver Politik di Balik Relokasi Hakim

Praktik pemindahan hakim memang bukan hal baru di Pakistan, namun dalam konteks ini, langkah tersebut dipandang sebagai upaya untuk memperkuat pengaruh eksekutif terhadap yudikatif.

Sejak didirikan pada 2010, IHC berperan krusial dalam menangani kasus-kasus penting yang melibatkan pejabat pemerintah dan institusi negara. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan politik terhadap pengadilan ini diketahui semakin meningkat, terutama dari kalangan militer dan pemerintahan.

Adapun lima hakim IHC yang menolak relokasi ini berpendapat bahwa langkah tersebut membuka peluang bagi intervensi politik yang lebih dalam. 

“Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa hakim yang baru ditempatkan mungkin lebih cenderung mengikuti kepentingan pemerintah dibandingkan menjunjung prinsip keadilan,” tulis Asian Age dalam laporannya.

Sejarah ketegangan antara IHC dan pemerintah memperburuk situasi ini. Para hakim sebelumnya telah mengajukan keluhan terkait tekanan politik dalam proses peradilan. 

Relokasi ini pun dipandang sebagai strategi untuk melemahkan perlawanan terhadap intervensi politik dalam sistem hukum.

Pemindahan hakim ini bukan sekadar isu administratif, tetapi juga berdampak besar terhadap kredibilitas sistem hukum Pakistan. 

Jika IHC kehilangan independensinya, maka kepercayaan publik terhadap peradilan dapat menurun, yang berpotensi mengganggu stabilitas politik negara.

Dalam skala yang lebih luas, tekanan terhadap peradilan di Pakistan telah menjadi sorotan internasional. Jika tren ini berlanjut, Pakistan bisa menghadapi krisis hukum yang tidak hanya merugikan sistem demokrasi dalam negeri, tetapi juga citra negara di mata dunia.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya