Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi/RMOL
Kabar pengangkatan podcaster Deddy Corbuzier menjadi staf khusus (stafsus) menteri pertahanan (Menhan) sempat menjadi perhatian publik.
Banyak yang menganggap pengangkatan tersebut tidak tepat, apalagi dilakukan di tengah efisiensi anggaran pemerintah.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi membantah pengangkatan stafsus yang dilakukan Kementerian Pertahanan baru-baru ini berdampak pada kebijakan efisiensi.
Menurutnya, efisiensi anggaran dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk mengangkat stafsus tidak setara jika dibandingkan.
"Ini bukan
apple to apple lah. Ini bukan sesuatu yang perlu dibandingkan. Orang kan kadang-kadang gampang terbawa emosi aja," ujarnya kepada awak media di Kantor PCO, Jakarta pada Jumat, 14 Februari 2025.
Hasan pun meminta awak media untuk mengecek kembali seberapa besar gaji seorang stafsus yang menurutnya ada di kisaran Rp4-15 juta.
"Ya, staf khusus berapa sih? Udah cek belum gaji staf khusus berapa? Udah cek belum? Berapa? 4 juta? Ya berapa? Totalnya berapa? 15 juta? Cek aja total gaji staf khusus berapa," tegasnya.
Selain tidak bisa dibandingkan, kata Hasan, menteri juga memiliki batasan dalam melantik staf khusus yang diperlukan untuk mendukung kerja para menteri.
"Jadi ini kan staf khusus ini yang mendukung kinerja Menteri. Jadi ada staf khusus dibatasi kan? Maksimal staf khusus Menteri itu 5, ya kan? Kalau staf khusus saya cuma 3," kata dia.
Deddy Corbuzier bernama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik dilantik sebagai stafsus oleh Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin pada Selasa, 11 Februari 2025.
Deddy dipilih karena kemampuannya di bidang media yang bisa membantu program-program Kemenhan RI.
Menurut Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Donny Ermawan Taufanto, pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai stafsus Menhan tidak memotong belanja pegawai.
Sehingga, menurutnya, masih ada ruang anggaran untuk melakukan penambahan stafsus di tengah efisiensi.
"Jadi belanja pegawai memang ada posnya di sana dan itu masih memenuhi syarat untuk melakukan penambahan staf khusus," ujar Donny di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.
