Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Sangat Absurd Tuduh Survei Hasto Terlibat Kasus Harun Masiku Pesanan

JUMAT, 14 FEBRUARI 2025 | 07:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sangat absurd jika menyatakan hasil survei opini publik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku adalah pesanan.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, PDIP tidak dapat menilai bahwa survei yang dilakukan LSI merupakan pesanan atau bukan.

"Publik melihatnya berdasarkan fakta dan pemberitaan media. Saya kira terlalu dini untuk menyatakan survei soal Hasto dinilai pesanan lawan," kata Saiful kepada RMOL, Jumat 14 Februari 2025.


Saiful menilai, jika melihat pemberitaan media dan fakta persidangan, sulit untuk menyatakan atau mengelak Hasto terlibat kasus Harun Masiku. 

Karena tidak mungkin KPK tidak memiliki data yang valid, terlebih ada berbagai sadapan dibuka KPK pada sidang praperadilan Hasto.

"Di sidang Hasto kan KPK sudah membuka bukti-bukti dan hasil sadap yang dilakukan, jadi sulit rasanya untuk mengelak," kata Saiful. 

Untuk itu, lanjut Saiful, stigma dan penilaian publik sulit untuk terbendung, sehingga sangat absurd untuk menyatakan survei LSI tentang keterlibatan Hasto adalah pesanan.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat, publik saat ini sudah sangat cerdas menilai mana yang benar mana yang salah. Sehingga kurang bijak jika menilai survei yang dilakukan secara ilmiah dinilai pesanan.

"Rakyat bisa kurang simpatik dengan berbagai perlawanan terhadap persepsi yang sebenarnya ada dibenak publik, sehingga tidak selayaknya hasil survei dinilai pesanan, padahal publik berpikir survei tersebut adalah benar adanya," pungkas Saiful.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya