Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Sangat Absurd Tuduh Survei Hasto Terlibat Kasus Harun Masiku Pesanan

JUMAT, 14 FEBRUARI 2025 | 07:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sangat absurd jika menyatakan hasil survei opini publik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku adalah pesanan.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, PDIP tidak dapat menilai bahwa survei yang dilakukan LSI merupakan pesanan atau bukan.

"Publik melihatnya berdasarkan fakta dan pemberitaan media. Saya kira terlalu dini untuk menyatakan survei soal Hasto dinilai pesanan lawan," kata Saiful kepada RMOL, Jumat 14 Februari 2025.


Saiful menilai, jika melihat pemberitaan media dan fakta persidangan, sulit untuk menyatakan atau mengelak Hasto terlibat kasus Harun Masiku. 

Karena tidak mungkin KPK tidak memiliki data yang valid, terlebih ada berbagai sadapan dibuka KPK pada sidang praperadilan Hasto.

"Di sidang Hasto kan KPK sudah membuka bukti-bukti dan hasil sadap yang dilakukan, jadi sulit rasanya untuk mengelak," kata Saiful. 

Untuk itu, lanjut Saiful, stigma dan penilaian publik sulit untuk terbendung, sehingga sangat absurd untuk menyatakan survei LSI tentang keterlibatan Hasto adalah pesanan.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat, publik saat ini sudah sangat cerdas menilai mana yang benar mana yang salah. Sehingga kurang bijak jika menilai survei yang dilakukan secara ilmiah dinilai pesanan.

"Rakyat bisa kurang simpatik dengan berbagai perlawanan terhadap persepsi yang sebenarnya ada dibenak publik, sehingga tidak selayaknya hasil survei dinilai pesanan, padahal publik berpikir survei tersebut adalah benar adanya," pungkas Saiful.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya