Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Sangat Absurd Tuduh Survei Hasto Terlibat Kasus Harun Masiku Pesanan

JUMAT, 14 FEBRUARI 2025 | 07:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sangat absurd jika menyatakan hasil survei opini publik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku adalah pesanan.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, PDIP tidak dapat menilai bahwa survei yang dilakukan LSI merupakan pesanan atau bukan.

"Publik melihatnya berdasarkan fakta dan pemberitaan media. Saya kira terlalu dini untuk menyatakan survei soal Hasto dinilai pesanan lawan," kata Saiful kepada RMOL, Jumat 14 Februari 2025.


Saiful menilai, jika melihat pemberitaan media dan fakta persidangan, sulit untuk menyatakan atau mengelak Hasto terlibat kasus Harun Masiku. 

Karena tidak mungkin KPK tidak memiliki data yang valid, terlebih ada berbagai sadapan dibuka KPK pada sidang praperadilan Hasto.

"Di sidang Hasto kan KPK sudah membuka bukti-bukti dan hasil sadap yang dilakukan, jadi sulit rasanya untuk mengelak," kata Saiful. 

Untuk itu, lanjut Saiful, stigma dan penilaian publik sulit untuk terbendung, sehingga sangat absurd untuk menyatakan survei LSI tentang keterlibatan Hasto adalah pesanan.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat, publik saat ini sudah sangat cerdas menilai mana yang benar mana yang salah. Sehingga kurang bijak jika menilai survei yang dilakukan secara ilmiah dinilai pesanan.

"Rakyat bisa kurang simpatik dengan berbagai perlawanan terhadap persepsi yang sebenarnya ada dibenak publik, sehingga tidak selayaknya hasil survei dinilai pesanan, padahal publik berpikir survei tersebut adalah benar adanya," pungkas Saiful.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya