Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Sangat Absurd Tuduh Survei Hasto Terlibat Kasus Harun Masiku Pesanan

JUMAT, 14 FEBRUARI 2025 | 07:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sangat absurd jika menyatakan hasil survei opini publik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku adalah pesanan.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, PDIP tidak dapat menilai bahwa survei yang dilakukan LSI merupakan pesanan atau bukan.

"Publik melihatnya berdasarkan fakta dan pemberitaan media. Saya kira terlalu dini untuk menyatakan survei soal Hasto dinilai pesanan lawan," kata Saiful kepada RMOL, Jumat 14 Februari 2025.


Saiful menilai, jika melihat pemberitaan media dan fakta persidangan, sulit untuk menyatakan atau mengelak Hasto terlibat kasus Harun Masiku. 

Karena tidak mungkin KPK tidak memiliki data yang valid, terlebih ada berbagai sadapan dibuka KPK pada sidang praperadilan Hasto.

"Di sidang Hasto kan KPK sudah membuka bukti-bukti dan hasil sadap yang dilakukan, jadi sulit rasanya untuk mengelak," kata Saiful. 

Untuk itu, lanjut Saiful, stigma dan penilaian publik sulit untuk terbendung, sehingga sangat absurd untuk menyatakan survei LSI tentang keterlibatan Hasto adalah pesanan.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat, publik saat ini sudah sangat cerdas menilai mana yang benar mana yang salah. Sehingga kurang bijak jika menilai survei yang dilakukan secara ilmiah dinilai pesanan.

"Rakyat bisa kurang simpatik dengan berbagai perlawanan terhadap persepsi yang sebenarnya ada dibenak publik, sehingga tidak selayaknya hasil survei dinilai pesanan, padahal publik berpikir survei tersebut adalah benar adanya," pungkas Saiful.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Peristiwa Anak Bunuh Diri di NTT Coreng Citra Indonesia

Selasa, 03 Februari 2026 | 05:38

SPPG Purwosari Bantah Kematian Siswi SMAN 2 Kudus Akibat MBG

Selasa, 03 Februari 2026 | 05:20

Perdagangan Lesu, IPC TPK Palembang Tetap Tunjukkan Kinerja Positif

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:59

Masalah Haji yang Tak Kunjung Usai

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:42

Kilang Balongan Perkuat Keandalan dan Layanan Energi di Jawa Barat

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:21

Kemenhub: KPLP Garda Terdepan Ketertiban Perairan Indonesia

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:59

BMM dan Masjid Istiqlal Luncurkan Program Wakaf Al-Qur’an Isyarat

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:40

Siswa SD Bunuh Diri Akibat Pemerintah Gagal Jamin Keadilan Sosial

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:13

Menguak Selisih Kerugian Negara di Kasus Tata Kelola BBM

Selasa, 03 Februari 2026 | 02:59

Rencana Latihan AL Iran, China dan Rusia Banjir Dukungan Warganet RI

Selasa, 03 Februari 2026 | 02:40

Selengkapnya