Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah/Ist
Baru-baru ini, berita yang cukup mencengangkan melanda program Makan Bergizi Gratis (MBG). Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Risbang) Kemendikti Saintek, Fauzan Adziman, mengatakan, program MBG masih mengandalkan produk yang berasal dari luar negeri alias impor.
Terkait itu, Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari miris mendengar info yang disampaikan Kemendikti Saintek
“Kok bisa program MBG ini jadi undercontrol seperti ini? Petinggi BGN (Badan Gizi Nasional) sebagai pelaksana program MBG harus dievaluasi total oleh Presiden Prabowo karena gagal melaksanakan program prioritas pemerintahan," ucap Noor Azhari kepada RMOL, Kamis malam, 13 Februari 2025.
Menurutnya, program MBG sesuai yang dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto seharusnya turut memperkuat swasembada pangan hingga sektor UMKM.
" Dalam janji kampanyenya jelas, program MBG ini akan memperkuat sektor mikro dan UMKM dengan memberdayakan Warteg, Warsun dan sejenisnya, loh kenapa sekarang bahan bakunya impor? Sungguh ironis sekali tata kelola MBG ini,” tegasnya.
Ia juga mempersoalkan kinerja Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang sudah menelurkan kebijakan impor komoditas pangan, terutama dalam menghadapi Ramadan dan Lebaran 2025.
“Ini harus dievaluasi total, lembaga-lembaga yang terkait dengan kesuksesan program MBG, mulai dari BGN, Bapanas dan Kementerian Pertanian,” tandasnya.
Dirjen Risbang Kemendikti Saintek, Fauzan Adziman menyatakan tidak hanya bahan baku, tapi alat-alat yang digunakan untuk mendukung program MBG, seperti alat penyimpanan hingga pengelolaan makanan juga didatangkan dari luar negeri.
"Karena banyak produk yang dipakai di MBG masih produk-produk impor sehingga yang penting adalah bagaimana kami membangun ekosistem. Jadi ekosistem ini hal yang kita bangun dari riset dan pengembangan," kata Fauzan di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.
Terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo menjelaskan pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan yang mengatur impor daging kerbau beku sebanyak 100 ribu ton dari India.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan ketersediaan stok daging menjelang Ramadan dan Lebaran 2025 tercukupi.
“Yang sebelum ini kan tidak ada daging kerbau (di neraca komoditas). Tadi itu ada penugasan daging kerbau. 100 ribu ton. (Penugasan bisa dilakukan) tapi harus masuk neraca komoditas," ungkap Arief usai rapat terkait neraca komoditas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.
