Polisi Tangkap Komplotan Dokter Pengoplos Gas Elpiji

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menangkap 9 orang dalam kasus pengoplosan gas elpiji di daerah Bekasi, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

Dalam kasus tersebut, para pelaku berprofesi sebagai dokter hingga asisten dokter.

Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Indrawienny Panjiyoga menjelaskan, peran masing-masing tersangka.

Lima dokter berinisial S, W, MR, MS, P, MR dan W merupakan pemilik, sedangkan S selaku pemilik bahan baku, asisten dokter berinisial MR, M selaku pengawas, dan T selaku penjual hasil pemindahan.

“Para pelaku memindahkan isi gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji kosong ukuran 12 kg dan 50 kg (non-subsidi)," kata Panjiyoga dalam konferensi pers, Kamis, 13 Februari 2025.

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka menggunakan pipa regulator yang sudah dimodifikasi.

Parahnya, para tersangka juga menggunakan es batu agar isi dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg dapat berpindah ke tabung elpiji kosong ukuran 12 kg dan 50 kg.

"Untuk mengisi gas ukuran 12 kg membutuhkan 4 tabung gas elpiji dengan modal Rp80 ribu sampai Rp100 ribu. Untuk mengisi tabung gas 50 kilo membutuhkan 17 tabung gas elpiji dengan modal Rp306 ribu sampai Rp340 ribu," jelasnya.

Setelah diisi, para tersangka menjual gas hasil oplosannya tersebut di wilayah Jakarta dan Bekasi. 

"Keuntungan yang didapat oleh para tersangka sebesar Rp80 ribu sampai Rp100 ribu per tabung untuk gas 12 kg non subsidi dan untuk gas 50 kg para tersangka mendapatkan keuntungan Rp560-694 ribu per tabung," beber dia.

Kini, demi mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 40 angka 9 UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU atas perubahan ketentuan Pasal 55 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan atau Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor & Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 31 UU 2/1981 tentang Metrologi Legal.