Berita

Hotel Purajaya Batam/Istimewa

Hukum

Terungkap di DPR, Pengambil Alih Hotel Purajaya Berafiliasi dengan Pemenang Tender Pelabuhan Batam Center

KAMIS, 13 FEBRUARI 2025 | 16:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Polemik pengambilalihan lahan dan perobohan Hotel Purajaya Batam menemukan fakta baru. Perusahaan yang mengambil alih lahan Hotel Purajaya diduga berafiliasi dengan perusahaan yang mengambil alih lahan pelabuhan Batam Center. 
 
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI pada Selasa, 11 Februari 2025. 

COO PT Synergy Tharada, Hidayat Suryoprabowo mengungkapkan, dirinya mengetahui siapa perusahaan pemenang dalam kasus lelang pelabuhan Batam Center yang dinilainya banyak kejanggalan. 


"Sebenarnya siapa pemenang dari semua ini (tender pengelolaan pelabuhan Batam Center) kami tahu. Karena salah satu pemegang saham pun termasuk yang kemarin terlibat dalam hotel (perobohan hotel Purajaya). Karena semua ujung-ujungnya itu ada di BP Batam," ungkap Hidayat, dalam keterangannya, Kamis 13 Februari 2025. 

Menurut Hidayat, PT Metro Nusantara sebagai pemenang pengelolaan pelabuhan Batam Center ini terafiliasi dengan perusahaan yang merobohkan paksa Hotel Purajaya Batam. 

"Jadi pemegang saham di PT Metro Nusantara yang memenangkan pengelolaan Pelabuhan Batam Center ini adalah PT Pasifik Prosperindo Perkasa," ungkapnya. 

Mereka, lanjut Hidayat, memegang 3.200 lembar saham di PT Metro Nusantara tersebut, atau urutan kedua sebagai pemegang saham mayoritas. 

Hidayat juga mengungkapkan, persoalan pengelolaan lahan dan soal lainnya di Batam saat ini pasti ujung-ujungnya ke PT Pasific Properindo Perkasa. 

Pernyataan Hidayat ini disampaikan saat menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota Komisi VI, termasuk Andre Rosiade. 

"Apa yang anda ungkapkan tadi akan dicatat dan menjadi bahan buat Panja," ucap Andre Rosiade.

Andre Rosiade mengatakan, permasalahan di Batam ini cukup banyak. Tidak hanya dialami oleh PT Synergy Tharada, tetapi juga perusahaan lain. 

Mereka pun telah datang dan mengadukan hal yang sama ke Komisi VI DPR. Andre pun sepakat dibentuk Panja BP Batam ini dan akan dirapatkan. 

"Soal pembentukan Panja tidak ada salahnya dan akan kita rapatkan. Yang kedua sesuai aspirasi dari teman-teman bahwa aspek hukum juga harus dilaksanakan," tuturnya. 

Sementara itu, Sadarestuwati dari fraksi PDIP menyampaikan, keputusan pengadilan Batam yang memenangkan PT Synergy Tharada dalam pengelolaan Pelabuhan Batam Center harus dieksekusi dan dilaksanakan oleh BP Batam.  

"Saya pun setuju harus dibentuk Panja dan segera bekerja untuk mengevaluasi BP Batam. Memanggil mereka dan duduk bersama PT Synergy dan Dirjen Perhubungan Laut," tandasnya. 

Kasus ini mencuat usai Hotel Purajaya Batam dirobohkan paksa pada 2023. Lahan seluas 30 hektare sebagai lokasi hotel pun diambil alih oleh BP Batam, setelah proses negosiasi panjang pengajuan perpanjangan pengelolaan oleh PT Dani Thasa Lestari ditolak. 

Kini pengelolaan lahan Hotel Purajaya yang bersejarah itu dilakukan oleh PT Pacifik Prosperindo Perkasa, sebagai investor baru pengembangan kawasan tersebut. 

BP Batam sendiri telah memberikan penjelasan seputar kekisruhan perobohan Hotel Purajaya dan pengambilalihan lahan. Mereka sudah berikan waktu dan kesempatan kepada PT Dani Thasa Lestari untuk mengajukan perpanjangan. Namun langkah itu tidak menemukan kesepakatan baru.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya