Berita

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Bansos Rp250 Triliun Tak Tepat Sasaran Cukup untuk Biayai MBG 2 Tahun

KAMIS, 13 FEBRUARI 2025 | 13:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggaran bantuan sosial (bansos) era Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang tidak tepat sasaran sekitar Rp250 triliun, dianggap cukup untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti memandang, temuan 50 persen dana bansos era Jokowi tidak tepat sasaran, seharusnya bisa diusut karena bisa memperlancar program MBG Prabowo. 

Sebab, menurutnya, pengelolaan anggaran pemerintahan Jokowi tidak seperti yang digambarkan lembaga survei, justru malah memunculkan polemik di publik. 


"Sepuluh tahun di era Jokowi, dengan jejelan hasil survei yang menyebut tingkat kepuasan selalu mencapai angka 70 persen ke atas, apa yang didapatkan bangsa ini?" ujar Ray kepada RMOL, pada Kamis 13 Februari 2025.

Ray menjelaskan, citra positif yang dibuat lembaga survei terhadap pemerintahan Jokowi, seolah meninakbobokan publik dari masalah yang terjadi dan berkorelasi langsung dengan hajat hidup masyarakat. 

"Kepuasan yang dijejalkan, kenyatannya, meluputkan masyarakat untuk mengawasi tata kelola pemerintahan dan pejabatnya," kata Ray. 

Sarjana politik lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mencontohkan, pengelolaan anggaran pemerintahan Jokowi kini berdampak pada pemerintahan Presiden Prabowo. 

"Masyarakat luput mengawasi bahwa ada setengah dari Rp500 triliun dana bansos yang dikucurkan tidak tepat sasaran," kata Ray.

"Setengah dari Rp500 trilun itu artinya Rp250 triliun. Dana ini cukup membiayai MBG setidaknya dalam 2 tahun," demikian Ray.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya