Berita

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas/RMOL

Politik

Menteri Hukum:

Belum Ada Deal DPR dan Pemerintah soal Izin Tambang Perguruan Tinggi

KAMIS, 13 FEBRUARI 2025 | 10:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hingga kini belum ada kesepakatan antara Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah soal pemberian konsesi lahan tambang kepada perguruan tinggi dalam rapat Panja Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Demikian penegasan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis, 13 Februari 2025.

"Belum diputuskan, karena masih sementara berlangsung,” kata Supratman.


Supratman mengatakan, pemerintah mengusulkan skema pemberian konsesi lahan tambang kepada perguruan tinggi tidak secara langsung, namun lewat Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri lewat BUMN sebagai prioritas atau kepada badan usaha swasta (perguruan tinggi swasta) tertentu.

“Supaya nanti keuntungan dari itu betul-betul digunakan hanya untuk kepentingan membantu dalam dunia pendidikan,” kata Supratman.

Ia mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan opsi tersebut kepada DPR usai mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pemberian lahan tambang ke perguruan tinggi. Terlebih muncul kontradiktif di tengah masyarakat mengenai hal tersebut.

"Reaksi publik kita respon. Kan lebih banyak yang tidak setuju. Lebih bagus dunia pendidikan fokus, kemudian bagaimana negara memikirkan dari sisi aspek pembiayaan," kata Supratman.

Kata Supratman, usulan yang dibawa pemerintah itu belum diputuskan oleh DPR. Namun, ia mengingatkan ihwal cita-cita Indonesia Emas 2040 melalui SDM terbaik.

"Presiden Prabowo Subianto selalu menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah kunci, kata kunci untuk kita menuju Indonesia Emas 2040,” tutup Supratman.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya