Berita

Legistlator PDIP Stevano Rizki Adranacus. /Net

Politik

Legislator PDIP Harap Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Bidang Penegakan Hukum

RABU, 12 FEBRUARI 2025 | 21:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR RI berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengurangi penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR, Stevano Rizki Adranacus saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

Stevano menyampaikan, pada dasarnya Fraksi PDI Perjuangan di Komisi III DPR mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran.

“Kami dari fraksi PDI Perjuanagn secara prinsip mendukung penuh program efisiensi yang diambil oleh bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Stevano.

Sebab, kata Stevano, efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Menurutnya, efisiensi anggaran tersebut harus dilihat secara realita objektif tren ekonomi dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Dimana, kondisi perekonomian global saat ini sedang mengalami kesulitan.

“Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara super power seperti Amerika misalnya, China, bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi,” kata Legislator PDIP ini.

Sehingga, kata Stevano, langkah yang diambil terkait efisiensi ini tidak perlu ditangisi atau disesalkan. Menurutnya, efisiensi ini adalah sesuatu yang memang sudah harus dilakukan, mengingat tren perekonomian dunia pada saat ini.

Meski demikian, Stevano berharap, efisiensi anggaran tersebut tidak mengurangi proses penegakan hukum di tanah air. Apalagi, penegakan hukum yang menyentuh langsung masyarakat.

“Saya harapkan dengan efisiensi anggaran ini, program-program dalam hal penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat di bawah jangan sampai dikurangi,” kata Stevano.

Stevano mengingatkan, bagaimana komitmen Presiden Prabowo dalam penegakan hukum di Indonesia. Ia menegaskan, penegakkan hukum tidak boleh lengah dan rasa keadilan itu harus terus diwujudkan dan menjadi prioritas.

“Jangan sampai rasa keadilan itu dikurangi. Saya dan rekan-rekan saya di komisi III sangat senang bahwa Bapak Presiden memiliki konsen betul terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dia mengatakan di beberapa kesempatan bahwa wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum,” demikian Stevano.

Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

KPK Kembali Panggil Pramugari Tamara Anggraeny

Kamis, 13 Maret 2025 | 13:52

Ekonom: Hary Tanoe Keliru Bedakan NCD dan ZCB

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:53

UPDATE

Loyalis Jokowi, Jeffrie Geovanie Sangat Tidak Layak Gantikan Menteri BUMN Erick Thohir

Sabtu, 15 Maret 2025 | 11:22

Rapor IHSG Sepekan Lesu, Kapitaliasi Pasar Anjlok Rp215 Triliun

Sabtu, 15 Maret 2025 | 11:07

DJP: Pajak Ekonomi Digital Capai Rp33,56 Triliun hingga Akhir Februari 2025

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:47

Kualitas Hilirisasi Ciptakan Lapangan Kerja Lebih Luas

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:44

Pengacara Klaim Duterte Diculik karena Dendam Politik

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:19

Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Usai Cetak Rekor Tertinggi

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:08

Menko Airlangga Ajak Pengusaha Gotong Royong

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:48

Fraksi PAN Salurkan 3.000 Paket Sembako untuk Rakyat

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:47

Universitas Columbia Cabut Gelar Akademik 22 Mahasiswa

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:34

Tanggapi Usulan Menhub, Kadin: Tidak Semua Usaha Bisa Terapkan WFA Saat Mudik

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:13

Selengkapnya