Suasana pembekalan kepala daerah terpilih asal PDIP/Dokumen PDIP
DPP PDIP mengumpulkan 142 kepala daerah terpilih 2024 dan memberikan pembekalan di Sekolah Partai, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 12 Februari 2025.
Pembekalan dilangsungkan secara hybrid, yang dihadiri langsung oleh sejumlah pengurus DPP PDIP. Di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat dan Deddy Yevri Sitorus serta Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.
Sedangkan ratusan kepala daerah dari PDIP yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati mengikuti secara hybrid.
Adapun para Ketua DPP PDIP yang mengikuti secara daring diantaranya Wiryanti Sukamdani, Eriko Sotarduga, Mindo Sianipar, Bambang Wuryanto, Ribka Tjiptaning, Rano Karno dan Wasekjen Sadarestuwati, serta Wabendum Yuke Yurike. Mereka muncul di layar utama dengan mengenakan pakaian berwarna merah khas PDIP.
Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stanza, serta Hymne PDIP. Wakil Bupati Kabupaten Melawai Malin pun membacakan Pancasila.
Sementara, Wakil Walikota Tangerang, Hamaryono bertugas membacakan doa pembuka acara pengarahan tersebut.
Dalam sambutan pembukaan acara, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya turut melaporkan kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kegiatan pembekalan ini.
Megawati bersama Ketua DPR Puan Maharani saat ini sedang beribadah umrah di Tanah Suci.
“Kami laporkan kegiatan pembekalan kepala daerah terpilih gelombang I ini. Mereka adalah yang baru memimpin di periode pertama,” kata Hasto.
Hasto menyampaikan bahwa pembekalan yang diberikan oleh DPP PDIP ini agar nantinya para kepada daerah PDIP juga bisa mendapatkan tambahan pengarahan dan penggemblengan secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Sehingga, para kepala daerah dari PDIP memiliki bekal pengetahuan terkait kondisi geopolitik serta konsep NKRI.
“Ini pembekalan agar nanti sebelum mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan negara,” jelas Hasto.
“Sehingga seluruh Pemda, walau dipilih rakyat, pembangunan harus diletakkan dalam sebuah sistem yang sejalan dengan negara kita, bahwa negara kita adalah negara Republik yang dipimpin seorang presiden,” sambung dia.
Politikus asal Yogyakarta ini menambahkan, walau Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik lain, tapi dipilih secara langsung dan mendapatkan legistimasi dipilih rakyat untuk menjabat 5 tahun ke depan.
“Presiden dan wakilnya punya visi misi, yang itu dinyatakan dalam rancangan pembangunan jangka menengah, yang artinya mengikat kita semua termasuk kepala daerah dan warga untuk tunduk sepenuhnya pada UU itu,” kata Hasto.
Selain itu, Hasto menyebut, pembekalan ini ada upaya saling mengintegrasikan pemikiran serta untuk menunjukkan bagaimana visi misi PDIP diturunkan berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 45 dengan prinsip wujudkan Indonesia Trisakti.
