Awas Kasus Hasto Jadi Alat Barter Kekuasaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong menuntaskan kasus-kasus yang bersinggungan dengan politik, termasuk yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, berharap KPK bisa bangkit dari keterpurukan di era kepemimpinan Firli Bahuri. 

“KPK dalam masa kepemimpinan Firli alami masa buruk. Mayoritas publik tidak percaya, dan akan berimbas pada komisioner saat ini jika tidak ada pergerakan lebih baik,” kata Dedi kepada wartawan, Rabu 12 Februari 2025.

Dedi meminta komisi antirasuah untuk keluar dari nuansa politik dengan mengusut tuntas kasus apapun yang menjerat orang-orang yang berada di lingkup kekuasaan atau partai politik. 

“Segera lakukan pengusutan kasus krusial, utamanya terkait kasus Hasto. Karena skandal ini dekat dengan wacana politik," kata Dedi.

Dedi mengaku tidak ingin KPK hanya dicap sebatas alat kekuasaan semata.

"Membuktikan kemandirian KPK hanya bisa dilalui dengan kerja profesional, siapapun yang sedang berurusan dengan KPK harus segera diselesaikan, tidak terlunta-lunta,” kata Dedi.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan suap bersama Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan saat masih menjabat Komisioner KPU RI.

Dedi melanjutkan, penyelesaian kasus Hasto dan Harun Masiku akan menjadi pertaruhan bagi KPK dalam mengembalikan marwah institusi yang bebas dari intervensi politik. 

Sebab Kasus Hasto dicurigai menjadi alat barter oleh PDIP agar Hasto diselamatkan dengan janji parpol pimpinan Megawati Soekarnoputri itu akan mendukung penuh Prabowo di pemerintahan saat ini. 

Karena itu, kata Dedi, saat inilah momentum yang tepat bagi KPK untuk menjaga independensi sekaligus membuktikan KPK bukan alat kekuasaan.

“Presiden Prabowo juga punya kebutuhan mendesak KPK bekerja dengan benar. Jika tidak, Prabowo akan dianggap mengamini kerja lambat KPK dan bisa jadi sasaran publik untuk tidak percaya pada pemerintah terkait pemberantasan korupsi,” tutup Dedi.