Berita

Rocky Gerung/Ist

Politik

Rocky Gerung: Keadaan Republik Semakin Unorganized

RABU, 12 FEBRUARI 2025 | 06:01 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah terus menuai sorotan dari banyak kalangan. Pasalnya, kebijakan ini menunjukkan bahwa kondisi negara sedang tidak baik-baik saja.

Hal itu disampaikan pemerhati politik Rocky Gerung, dikutip dalam kanal Youtube pribadinya, Rabu, 12 Februari 2025.

“Ya, minggu ini diisi dengan berbagai isu yang justru kalau kita lengkapkan isu-isu itu, menunjukkan semakin unorganized (tidak terorganisir) keadaan republik. Mulai dari soal penghematan, terutama yang akhirnya terbaca bahwa impact dari penghematan itu justru menurunkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Rocky.


Akademisi yang pernah dikriminalisasi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) itu menilai keadaan ini terjadi karena kurang cermatnya penghitungan kebijakan. 

“Akibat dari kesalahan hitung, maka DPR kemudian ingin mengevaluasi rencana anggaran baru itu. Dan memang itu aturannya begitu kan, kalau ada perubahan anggaran, tentu DPR harus diberitahu atau dikonsultasikan,” ungkapnya.

Ia mengendus penghematan ini untuk mewujudkan program utama Prabowo-Gibran yakni makan bergizi gratis (MBG). 

“Jadi misalnya APBN itu difokuskan pada makan siang gratis, tapi mesti dipertanggungjawabkan, kenapa difokuskan pada makan siang gratis? Itu artinya ada beban lain yang diambil dan dibatalkan. Itu yang kemudian jadi kontroversi, termasuk anggaran yang tiba di daerah,” bebernya.

Aktivis senior yang disebut-sebut pernah menjadi mentor politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu sangat memaklumi adanya kebijakan efisiensi, asalkan tepat sasaran atau produktif.  

“Apakah efisiensi itu produktif? Efisiensi boleh, tapi bisa jadi ada efisiensi yang tidak produktif. Itu yang justru memberatkan masyarakat dan tidak menghasilkan nilai tambah dalam pertukaran fokus anggaran,” ungkapnya lagi. 

“Dan beberapa lembaga riset justru menunjukkan bahkan tanpa penghematan, Indonesia masih bisa memakai cara yang lain,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya