Anggota DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka/RMOL
Baru-baru ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut hanya separuh bantuan sosial (bansos) dari Rp500 triliun yang mengalir kepada masyarakat.
Mantan Menko Maritim dan Investasi (Marves) tersebut membeberkan berbagai faktor gagalnya penyaluran itu, di antaranya masalah data ganda.
Anggota DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka juga menyoroti permasalahan data yang mendera politik anggaran di Indonesia.
“Kebijakan (harus) berbasis pada riset nasional teknologi dan segala macam inovasi. Yang kedua, dari hasil riset itu harus menghasilkan data yang akurat. Nah, apakah akurat atau tidak? Nanti ini hubungannya politik anggaran nih,” ujar Rieke dikutip dari kanal Youtube
KOMPASTV VODCAST pada Rabu, 12 Februari 2025.
Pemeran sosok ‘Oneng’ dalam serial ‘Bajaj Bajuri’ tersebut menjelaskan bahwa dalam sejarah Indonesia, para pendiri bangsa sudah merancang segala kebijakan berbasis data yang akurat.
“Para
founding fathers dan
founding mothers kita yang merumuskan road map pembangunan pertama Indonesia mengatakan Depernas (Dewan Perancang Nasional) dulu namanya Bappenas itu, Depernas. Tidak akan menggunakan, tidak mungkin menggunakan data-data yang tidak akurat. Karena data-data yang tidak akurat hanya mengalihkan pikiran. Jadi kayak manipulasi statistik lah,” ungkapnya.
Menurut dia, sebaik apapun kebijakan pembangunan dan berapapun besarnya anggaran, jika datanya tidak akurat maka akan menimbulkan ketidakmanfaatan buat rakyat.
“Kalau datanya, basis data kebijakan pembangunan itu tidak aktual, tidak relevan, tidak menggambarkan kondisi dan kebutuhan rakyat, sudah pasti tidak tepat, sekarang sudah pasti terjadi kebocoran anggaran,” bebernya.
Lanjut Anggota DPR asal Dapil Jawa Barat VII itu, bicara basis data harus dimulai dari tata pemerintahan terbawah, yaitu data desa kelurahan, bahkan RT dan RW.
“Sehingga kemudian yang penting berikutnya adalah Demokratik Rural Development, pembangunan desa yang demokratis yang berbasis pada data,” jelasnya.
Ia kemudian mencontohkan fenomena pada 2021, terdapat penghapusan 52,5 juta data ganda sehingga anggaran bansos Rp126 triliun berhasil diselamatkan.
“Selama tidak diubah, tidak dibenahi data dasarnya, maka akan ada setiap tahun
loss untuk bansos saja Rp126 triliun. Sekarang, Pak Luhut mengatakan bahwa Rp500 triliunan tidak tepat sasaran. Sekarang (baru) ngomong, padahal kita udah neriakinnya dari lama,” pungkasnya.
