Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membawa dokter ke RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang untuk mengecek kesehatan Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita yang mendadak dirawat menjelang pemeriksaan.
Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, sedianya Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri (AB) diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa, 11 Februari 2025.
"Namun, informasi terakhir yang didapat, yang bersangkutan gagal hadir dan ada penyampaian dari staff-nya, bahwa saudari HGR sedang dirawat di Rumah Sakit Wongso Semarang kalau saya nggak salah," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa malam, 11 Februari 2025.
Tessa memastikan, KPK akan menindaklanjuti dan melakukan pengecekan kebenaran sakit yang diderita Mbak Ita sehingga harus dirawat.
"Juga nanti akan membawa dokter dari KPK juga akan mengecek. Waktunya kapan saya masih belum bisa sampaikan, karena baru hari ini info tersebut didapat oleh penyidik," terang Tessa.
Mbak Ita sebelumnya sudah 3 kali mangkir dari panggilan tim penyidik KPK. Namun, KPK tidak segera melakukan upaya paksa penangkapan kepada Mbak Ita. Sementara itu, Alwin Basri saat ini masih melakukan upaya hukum praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan praperadilan itu akan diputuskan pada hari ini.
Pada Jumat, 17 Januari 2025, tim penyidik resmi menahan 2 tersangka lainnya, yakni Martono (M) selaku Ketua Gapensi Kota Semarang, dan P Rachmat Utama Djangkar (PRUD) selaku Direktur PT Deka Sari Perkasa.
Penahanan terhadap tersangka Martono terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan tersangka Mbak Ita, dan tersangka Alwin Basri (AB) selaku suami Mbak Ita yang juga Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah dari PDIP periode 2019-2024.
Sedangkan penahanan tersangka Rachmat Utama Djangkar terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pengadaan meja dan kursi fabrikasi sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Dalam perkaranya, sejak 17-25 Juli 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di berbagai tempat di Kota Semarang, Kudus, dan Salatiga. Tempat-tempat yang digeledah, yakni 10 rumah pribadi, 46 kantor dinas atau OPD Pemkot Semarang, kantor DPRD Jawa Tengah, 7 kantor perusahaan swasta, dan 2 kantor pihak lainnya yang terletak
Dari penggeledahan itu, tim penyidik menyita berbagai barang bukti, berupa dokumen-dokumen APBD tahun 2023-2024 beserta perubahannya, dokumen pengadaan masing-masing dinas, dokumen APBD 2023 dan 2024, dokumen yang berisi catatan-catatan tangan, uang sebesar kurang lebih Rp1 miliar dan mata uang asing sebesar 9.650 Euro, barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan media penyimpanan lainnya, serta puluhan unit jam tangan yang diduga mempunyai keterkaitan dengan perkara dimaksud.
