Berita

Yusril Ihza Mahendra/Repro

Politik

Yusril Sebut Tumpang Tindih Kewenangan Keamanan Laut Butuh Revisi UU

SELASA, 11 FEBRUARI 2025 | 21:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Masih terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Pasalnya, Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, Polisi Air Udara (Polairud) di bawah Polri, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun memiliki kewenangan yang kurang lebih sama. 

Berkenaan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Kumham Imipas) Prof Yusril Ihza Mahendra menilai perlu dilakukannya pembahasan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

"Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundang-undangan UU dan peraturan pelaksanaannya, selain itu terdapat ketidaksinkronan antara perundang-undangan antara lain irisan peraturan perundang-undangan hingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya," kata Yusril dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Februari 2025. 


Menurut Yusril, diperlukan konsolidasi kelembagaan di pemerintahan agar setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing terhadap kedaulatan laut.

"Kedua, konsolidasi kelembagaan yang sangat perlu juga diminta efisiensi sebenarnya dimana sebenarnya kewenangan dari Polair, dan dimana kewenangan nya Bakamla," kata dia.

Bahkan tidak menutup kemungkinan, kata Yusril, ke depan akan ditetapkan satu lembaga saja yang memilki kewenangan atas laut.

Pakar Hukum Tata Negara itu lantas menyinggung soal penerapan efesiensi anggaran yang saat tengah dilakukan pemerintah. Menurutnya, dengan diberlakukannya efisiensi anggaran itu dapat menjadikan salah satu upaya untuk menyelesaikan tugas dan kewenangan lembaga yang tumpang tindih.

"Itu apakah kita suatu saat nanti barangkali akan mempunyai satu lembaga yang diberikan kewenangan yang didalamnya itu bisa ada macam-macam instansi sehingga lebih efisien dan lebih efektif dalam menegakkan hukum di laut," ujarnya.

"Lebih-lebih saat ini pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran dimana-mana barangkali juga tumpang-tindih tumpang-tindih ini dapat kita selesaikan bersama," demikian Yusril.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya