Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus/RMOL
Komisi V DPR RI pada prinsipnya taat asas atau mengikuti mekanisme bernegara. Dalam hal ini, Komisi V mematuhi instruksi presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
"Kemudian inpres itu ada turunannya surat edaran Menteri Keuangan, dikirim lah ke sini, posisi kami di sini hanya menyetujui, termasuk IKN," kata Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2025..
Legislator PDIP ini menyatakan, pihaknya tak mau berprasangka lebih jauh terkait diblokirnya anggaran untuk IKN. Sebab, ia yakin pemerintah punya alasan yang baik untuk menghentikan proyek pembangunan IKN tersebut.
"Kita percayakan kepada pemerintah karena masih terlalu dini juga buat saya, kami semua yang ada di sini, untuk mengatakan ini arahnya ke mana,” ujarnya.
Sebab, efisiensi dengan anggaran kurang lebih Rp300 triliun masih ada di posisi pemerintah. Tidak mungkin itu disimpan tidak dipakai, kata Lasarus.
“Hanya mungkin pemerintah saat ini sedang mencari posisi mana yang perlu diefisiensi, mana yang tidak perlu diefisiensi," terangnya.
Terlepas dari pemblokiran anggaran IKN, Lasarus justru lebih menyorot dipotongnya dana untuk sejumlah program yang bersifat wajib di Komisi V DPR RI, seperti preservasi yang merupakan program untuk merawat kondisi jalan di seluruh Indonesia.
"Dana preservasi adalah dana yang digunakan untuk kita merawat kondisi jalan supaya kondisi jalan yang bagus ini bertahan. Kalau ini tidak kita anggarkan kondisi jalan akan menurun," kata dia.
"Kita mau Lebaran nih masa jalan pada hancur di seluruh Indonesia, karena preservasi ini untuk seluruh Indonesia, misal kemarin preservasi masih nol. Ini pasti semua akan diperbaiki," sambungnya.
Atas dasar itu, Lasarus menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang akhirnya memutuskan melakukan rekonstruksi anggaran APBN 2025.
Ia bahkan mengaku telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR guna menghentikan rapat kerja bersama para menteri sampai rekonstruksi anggaran itu rampung.
"Tidak akan memakan waktu lama, tentu saya juga sebagai anggota DPR, Wakil Rakyat tidak boleh lama karena kalau semakin lama ini kan semua pada diam ini. Contoh hari ini ada 2,5 juta pekerja konstruksi yang belum bisa bekerja, semua masih nunggu. Bisnis batu enggak gerak, bisnis pasir enggak gerak, bisnis semen enggak gerak. Semua masih pada posisi diam," papar Lasarus.
Lebih jauh, Lasarus kembali menyampaikan harapannya agar pemerintah kembali mempertimbangkan aspirasi dari anggota Komisi V DPR RI. Menurutnya, pemerintah masih punya cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas.
"Kita belum terlambat, kalau bicara waktu kita masih punya cukup waktu lah, ini baru Februari, kalau minggu depan dikirim ke kami, kami percaya paling lama dua minggu selesai dibahas," jelas Lasarus.
"Habis itu kita bisa
on going dengan kepastian bahwa sektor-sektor penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contoh kalau di sini ada banyak padat karya yang mempekerjakan masyarakat langsung, programnya dirasakan langsung, itu pasti ditunggu sampai hari ini, dan program-program lain," tandasnya.
