Berita

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Ray Rangkuti:

Survei Hasto Terlibat Kasus Harun Masiku Pesanan

SELASA, 11 FEBRUARI 2025 | 10:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hasil survei yang menyebut 77 persen masyarakat percaya Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto terlibat kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI, Harun Masiku, dinilai sebagai pesanan. 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menilai, hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) besutan Djayadi Hanan itu muncul tiba-tiba, dan bertepatan dengan tata kelola pemerintahan yang dicitrakan baik. 

"Saya tidak melihat urgensinya bagi perbaikan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Apalagi kita juga melihat polanya, survei dilakukan setelah berbagai kebijakan populis ditebarkan," ujar Ray kepada RMOL, pada Selasa, 11 Februari 2025.


Menurutnya, survei pesanan dari isu Hasto terlibat kasus korupsi Harun Masiku nampak dari popularitas terhadap pemerintahan yang tinggi dicatat lembaga survei. 

Padahal, Ray mendapati fenomena di masyarakat yang merasakan kesulitan untuk mengakses LPG 3 kg, akibat kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang tidak sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. 

"Suatu yang mudah ditebak hasilnya. Pasti masyarakat puas. Saya kira, tanpa survei pun kita sudah bisa mendapatkan jawabannya," kata Ray. 

"Masyarakat puas. Tapi kepuasan yang semu. Sebab 4 hari setelah itu, masyarakat jengkel karena gas melon (LPG 3 kg) tidak dapat dibeli di pengecer. Kepuasan yang semu. Makanya juga aneh kasus Hasto tetiba muncul di survei itu," demikian Ray.



Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya