Managing director Political Economy and Policies Studies Anthony Budyawan/Ist
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran untuk kementerian dan lembaga diapresiasi.
Karena Prabowo dianggap lebih mengutamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi tepat sasaran lainnya.
Tercatat, jumlah anggaran yang dipotong mencapai Rp306,7 triliun. Riciannya anggaran kementerian dan lembaga yang dipotong Rp256,1 triliun.
Selanjutnya dana transfer ke daerah dipotong Rp50,6 triliun. Belum lagi pos belanja perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK) juga dipangkas signifikan.
Managing director Political Economy and Policies Studies Anthony Budiawan mengatakan, efiesiensi anggaran pemerintahan saat ini semata-mata untuk rakyat kecil.
"Ekonomi politik anggaran Presiden Prabowo nampaknya tidak berpihak pada sektor infrastruktur, tetapi lebih fokus dan menitikberatkan pada kelompok masyarakat miskin yang menjadi sasaran makan bergizi gratis," kata kata Anthony kepada
RMOL, Selasa, 11 Februari 2025.
Meskipun begitu, Anthony menilai pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga itu tidak mengurangi total belanja negara.
"Pemotongan pos anggaran belanja ini tidak akan mengurangi total anggaran belanja negara yang sudah ditetapkan dalam APBN, yaitu sebesar Rp3.621,3 triliun," kata Anthony.
Anthony menuturkan, selama total belanja negara masih sama jumlahnya seperti yang dianggarkan, maka kebijakan pengalihan anggaran dari satu pos belanja ke pos belanja lainnya tidak akan berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi.
"Artinya kebijakan pengalihan pos anggaran ini bukan merupakan kebijakan fiskal kontraksi," sambungnya.
Pengalihan atau realokasi anggaran, kata Anthony, pada hakekatnya adalah kebijakan untuk melakukan redistribusi pendapatan, dengan menunjukkan keberpihakan anggaran kepada kelompok masyarakat tertentu, di atas kelompok masyarakat lainnya.
"Ini adalah salah satu fungsi fiskal yang sangat penting. Redistribusi pendapatan," tutup Anthony.
