Pemerintah dipandang perlu melakukan diversifikasi energi, sebagai strategi mewujudkan kebutuhan di masyarakat dengan tetap memperhatikan keterjangkauan harga.
Ketua Dewan Pembina Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika (PP KMR), Iwan Bento Wijaya memandang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia telah secara resmi memaparkan capaian dan kinerja sektor ESDM tahun 2024, pada 3 Februari 2025.
Saat itu disebut-sebut keberhasilan atas capaian pada setiap sektor, antara lain ketenagalistrikan yang terpasang atas listrik fosil dan energi baru terbarukan (EBT), capaian program Biodiesel, Lifting minyak dan gas (Migas), penyaluran pemanfaatan gas bumi, progam bahan bakar minyak (BBM) satu harga, pemanfaatan batubara, serta capaian menurunkan emisi GRK pada sektor energi.
Akan tetapi pada tanggal dan hari yang sama, Iwan mendapati suatu kendala yang terjadi atas akses energi masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap gas elpiji 3 kilogram (kg).
Menurutnya, hal itu menjadi dampak penerapan kebijakan pengendalian subsidi atas gas elpiji 3 kg yang dilaksanakan mulai 1 Februari 2025, dimana pengecer tidak diperbolehkan untuk melakukan penjualan ke masyarakat.
“Hal ini direspons oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap rakyat dengan menunda penerapan penjualan LPG 3 Kg hanya pada sub pangkalan tidak kepada pengecer," ujar Iwan melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 11 Februari 2025.
Dia memandang, melalui semangat dan keberpihakan Presiden Prabowo terhadap rakyat, momentum untuk merealisasikan kebijakan pada tahapan selanjutnya dengan melakukan pendataan dan sosialisasi kepada pengecer untuk menjadi sub pangkalan perlu dilakukan.
"Sehingga, pendataan yang berbasis mikro pada wilayah tingkat RT (rukun tetangga) tercapai dengan tujuan pengendalian atas jalur distribusi energi khususnya LPG oleh negara, dan mempercepat diversifikasi energi dengan berbasis angka kebutuhan energi di masyarakat dengan tetap memperhatikan tingkat kebutuhan dan keterjangkauan harga dalam mengakses energi tersebut," jelasnya.
Komitmen pemerintah dalam menekan angka impor energi khususnya minyak dan gas terus direalisasikan secara bertahap hingga tahun 2045. Dia mencatat, sektor gas diupayakan pemerintah dengan menekan angka impor elpiji melalui pembangunan jaringan gas (Jargas) dan hilirisasi Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME).
"Upaya ini dilakukan untuk penghematan subsidi LPG dan penghematan devisa negara. Maka, diversifikasi energi sangat dibutuhkan dalam pemenuhan energi masyarakat terutama pada hilirisasi Batubara, hal ini untuk menekan angka impor gas yang dimana setiap tahun adanya kenaikan angka impor gas," tuturnya.
Selain itu, dia juga memperoleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat selama tiga tahun ke belakang, indonesia melakukan impor khususnya gas tahun 2022 sebesar 6.777,1 ribu ton, dan tahun 2023 sebesar 6.934,7 ribu ton.
"Apa lagi Menteri ESDM juga sudah sampaikan kebutuhan elpiji nasional sebesar 8,05 juta ton dan produksi dalam negeri 1,98 juta ton,” urai Iwan.
Maka dari itu, Iwan meyakini dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional dan pengurangan emisi GRK, kebijakan diversifikasi energi dengan mempercepat peningkatan produksi DME, penyaluran kompor listrik dan kompor gas alam, menjadi penting.
"Program hilirisasi Batubara menjadi DME merupakan potensi indonesia untuk wujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional, dimana Indonesia sebagai salah satu negara penghasil batubara terbesar dunia," pungkasnya.
