Berita

Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai/Repro

Politik

Anggaran KY Tahun Ini Dibabat Sri Mulyani hingga 54 Persen

SENIN, 10 FEBRUARI 2025 | 15:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Guna efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan memangkas sejumlah anggaran kementerian/lembaga, termasuk Komisi Yudisial.

Ketua Komisi Yudisial (KY), Amzulian Rifai menuturkan, Kemenkeu memangkas lebih dari 50 persen pada pagu anggaran 2025 ini. 

"(Pemangkasan anggaran) 54 persen. Ya, 54 persen itu dari 184 (miliar). Ya, enggak ada lagi memang. Ya, kalau dipotong darinya besar mungkin masih besar. Ini dari kecil dipotong. Ya, itulah,” kata Amzulian di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.


Ditanya soal anggaran yang dibutuhkan KY untuk menyeleksi calon hakim, Amzulian mengurai KY membutuhkan kurang lebih Rp5 miliar untuk melakukan seleksi calon hakim. 

"Kalau untuk (seleksi) Hakim agung itu perkiraan antara 4 sampai 5 miliar (rupiah),” katanya.

Amzulian mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pihaknya meyakini pemerintah melakukan pemangkasan anggaran untuk perbaikan sistem pemerintahan.

“Oh tentu, kami sudah. Saya pikir banyak pihak ingin ada perbaikan. Kami sudah ngontak Ibu Menteri Keuangan. Dan kami yang berjanji untuk bertemu kepada beliau, minta jadwal minggu depan,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya