KMPN Turun Jalan, Desak KPK Tangkap Hasto Kristiyanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menangkap dan mengadili Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Desakan itu disuarakan massa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Nusantara (KMPN) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin 10 Februari 2025.

Aksi serupa juga digelar di Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung. Mereka mendesak aparat penegak hukum segera menangkap Hasto Kristiyanto, yang diduga sebagai dalang di balik kasus suap Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan.

Koordinator aksi, Amril mengungkit survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) periode 20-28 Januari 2025, yang mencatatkan sebanyak 77 persen publik yang mengetahui status tersangka Hasto Kristiyanto meyakini bahwa ia memang terlibat dalam kasus suap dan upaya menghalangi penangkapan Harun Masiku.

"Rakyat Indonesia sudah tahu bahwa Hasto Kristiyanto adalah dalang di balik suap Harun Masiku. Tapi ia masih menjabat sebagai Sekjen PDIP, artinya PDIP membiarkan korupsi di dalam partainya," ujar Koordinator aksi, Amril dalam orasinya.

Dia juga menekankan bahwa jika Hasto tidak segera ditangkap, maka PDIP bisa semakin dicap sebagai sarang koruptor.

"Kalau Hasto masih di PDIP, lama-lama partai ini akan jadi parpol sarang koruptor. Justru PDIP harus berterima kasih kepada KPK jika Hasto ditangkap, agar citra partai tidak semakin buruk," lanjutnya.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian.

Dalam sidang praperadilan, KPK telah mengungkap secara gamblang bahwa Hasto Kristiyanto mengatur, mengendalikan, dan menyuruh seluruh rangkaian perbuatan jahat dalam kasus ini. 

Hasto disebut mengatur agar Harun Masiku ditempatkan di Dapil Sumsel I meskipun bukan basis massanya, menekan Riezky Aprilia agar mundur dari keanggotaan DPR, hingga menyuruh Agustina Tio untuk menyuap Wahyu Setiawan. 

Bahkan, Hasto diduga menyiapkan dana pribadi sebesar Rp400 juta agar Harun Masiku bisa segera menjadi anggota DPR.