PDIP: Survei LSI soal Hasto Pesanan Lawan

Rilis survei opini publik Lembaga Survei Indonesia (LSI) bahwa 77 persen masyarakat percaya Hasto Kristiyanto terlibat kasus korupsi Harun Masiku, dikritik Jurubicara PDIP, Mohamad Guntur Romli. 

Menurut Guntur, rilis survei tersebut tak lebih dari sekadar penggiringan opini negatif terhadap Sekjen DPP PDIP itu. 

“Hasil survei dan pemberitaan bisa dilihat sebagai upaya penggiringan opini negatif,” tegas Guntur dalam keterangan resminya, Senin, 10 Februari 2025. 

Guntur bahkan mengklaim pihaknya mendapatkan informasi bahwa rilis survei LSI terkait Hasto tersebut adalah pesanan dari pihak-pihak tertentu.  

“Menurut informasi yang kami dapat berdasarkan 'pesanan' dari lawan politik PDI Perjuangan dan Sekjen PDI Perjuangan,” ungkapnya. 

Guntur memaparkan, berdasarkan data survei, ternyata cuma 38,2 persen mengaku tahu kasus Hasto dan Harun. Dan dari 38 persen itu, 77 persen disebutkan yakin Hasto terlibat. Artinya, kata dia, hanya 20-an persen masyarakat yang yakin Hasto terlibat. 

“Tapi kenapa framing pemberitaan berita menjadi '77 persen masyarakat yakin Hasto terlibat Harun Masiku'?” sesalnya.  

Di sisi lain, Guntur justru mempertanyakan kenapa yang dipilih hanya kasus Hasto yang jelas-jelas tidak ada kerugian negara sama sekali di sana. 

“Bukan kasus-kasus lain yang lebih ramai dan berdampak langsung pada masyarakat, misalnya Jokowi masuk finalis orang terkorup sedunia versi OCCRP, ini dampaknya lebih jelas mempermalukan Indonesia di mata dunia, hingga coretan Adili Jokowi,” tegasnya. 

“Kasis pagar laut, kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sudah membawa korban jiwa dan lain-lain, apakah survei LSI itu untuk mengalihkan isu dari kasus-kasus di atas?” imbuhnya menyesalkan. 

Lebih jauh, Guntur juga menyoroti profesionalitas para peneliti dalam kasus Hasto yang dimasukkan ke dalam survei tersebut. 

Menurutnya, dari perspektif seorang peneliti dan penyelenggara survei profesional, sebuah survei opini publik tak selayaknya dipakai untuk menanyakan pendapat warga tentang keterlibatan seseorang dalam kasus hukum. 

“Pertama, tidak etis. Bahkan cenderung bisa dilihat sebagai pesanan dari 'lawan politik',” kata dia.

Kedua, lanjut Guntur, bisa punya dampak pada kemandirian keputusan lembaga peradilan. Harusnya semua pihak menghormati proses peradilan, jangan diintervensi dengan baik dari sisi politik, opini publik, apalagi duit.

“Ketiga, secara rasional tidak fair bagi tokoh yang dinilai-sebab warga yang menjadi responden (sekalipun mengaku tahu) tidak punya pemahaman memadai tentang soal hukum yang dihadapi sang tokoh itu,” pungkasnya.

Seperti diberitakan RMOL, hasil survei yang digelar LSI mencatat sebanyak 77 persen masyarakat percaya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terlibat dalam kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku. 

"Langkah KPK tersebut didukung oleh masyarakat, karena masyarakat meyakini yang bersangkutan itu memang terlibat kasus. Di sini 77 persen masyarakat percaya Sekjen PDIP terlibat kasus Harun Masiku itu,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam paparan survei yang digelar daring, Minggu, 9 Februari 2025.

Sementara itu, ada 15,5 persen responden menjawab kurang percaya Hasto terlibat kasus korupsi Harun Masiku. Lalu responden yang menjawab tidak percaya sama sekali sebesar 0,9 persen.