KPK Harus Telusuri Penyataan Luhut soal Bansos Era Jokowi

Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun tidak tepat sasaran dipertanyakan Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman.

Luhut mengungkap, hal ini sebagai salah satu tantangan dalam efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) selama lima tahun terakhir atau di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

"Tolong KPK selidiki apa yang dilaporkan Ketua DEN Luhut Panjaitan ini. Hanya 50 persen dana bansos yang diterima masyarakat berhak. Ke mana yang lainnya?" tanya Benny seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Senin 10 Februari 2025.

Menurut legislator Partai Demokrat itu, penyataan Luhut tersebut mengonfirmasikan dugaan Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya bahwa dana APBN sekitar 40-45 persen mengalami kebocoran.

"Apakah dikorupsi atau tidak, mohon KPK segera menyelidikinya," tegas Benny.

Dia meminta lembaga antirasuah yang bermarkas di Kuningan, Jakarta Selatan itu untuk menghukum berat mereka-mereka yang terlibat dalam praktik korupsi.

"Hukum para pelakunya, seberat-beratnya. Mereka vampir. Makan dan minum darah dan keringat rakyat," pungkasnya.