Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin Upacara Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer 2025, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin pagi, 10 Februari 2025/RMOL
Operasi penegakan ketertiban dan hukum (Gaktib dan Yustisi), Polisi Militer 2025, digelar Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI), di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin pagi, 10 Februari 2025.
Upacara Operasi Gaktib dan Yustisi 2025 yang dipimpin Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut dihadiri personel penegak hukum dari Propam dan Korlantas Polri, Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Dinas Perhubungan (Dishub).
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan pesannya untuk personel Polisi Militer TNI, agar dalam bertugas tidak menyalahgunakan jabatannya.
"Untuk itu operasi yang digelar hari ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga amanat yang sudah diberikan negara kepada TNI, agar kekuatan yang dimilikinya tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan tugas pertahanan negara," ujar Jenderal Agus.
Dia menambahkan, Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TNI merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, dalam rangka memastikan komitmen para personel dalam menegakkan disiplin hukum dan tata tertib di lingkungan TNI.
"Penegakan disiplin hukum dan tata tertib ini menjadi hal yang sangat penting, karena TNI diberi tugas oleh negara untuk menjadi garda terdepan bangsa di bidang pertahanan," jelas Panglima TNI.
Untuk itu, Jenderal Agus menyatakan kegiatan pagi tadi merupakan sebuah operasi yang harus mengedepankan aspek-aspek edukatif, preventif, dan persuasif, agar prajurit TNI menjadi tertib dan taat hukum karena dilandasi oleh kesadaran yang tinggi untuk patuh pada peraturan yang ada.
"Operasi ini hendaknya mengedepankan aspek keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Sehingga, diharapkan seluruh lapisan pangkat di lingkungan TNI memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama. Polisi militer TNI harus menjadi teladan di lingkungan TNI, dengan bertindak profesional dan melakukan langkah hukum secara adil, transparan dan akuntabel," paparnya.
"Tuntutan profesionalisme Polisi Militer TNI ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di mana, reformasi hukum menjadi salah satu program prioritas dalam masa kepemimpinan beliau (Presiden Prabowo Subianto)," demikian Jenderal Agus.
