Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan/Ist

Politik

Fraksi PKS Soroti Mekanisme Hibah Dua Kapal Patroli dari Jepang

SENIN, 10 FEBRUARI 2025 | 03:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri merupakan salah satu strategi untuk memperkuat postur pertahanan nasional dengan efisiensi anggaran.

Namun Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menegaskan mekanisme penerimaan hibah ini memerlukan pengkajian mendalam terkait manfaat, ketergantungan terhadap negara pemberi, serta implikasi politik dan hukum.
 
Oleh karena itu, pembahasan persetujuan hibah Alpalhankam harus mempertimbangkan aspek strategis, transparansi, dan akuntabilitas guna memastikan bahwa hibah tersebut benar-benar memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional.
 

 
“Hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari Jepang patut kita apresiasi, jelas merupakan strategi untuk memperkuat pertahanan kita. Namun, perlu dikaji aspek strategis, transparansi, dan serta keuntungan bagi kepentingan nasional,” kata Aher akrab disapa dalam keterangannya, Minggu, 9 Februari 2025.
 
Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Barat ini mengingatkan bahwa hibah Alpalhankam di satu sisi dapat membantu meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia. 

Akan tetapi, menurutnya ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan seperti ketergantungan teknologi, biaya operasional dan pemeliharaan, serta kemungkinan syarat politik dari negara pemberi hibah.

“Satu sisi hibah Alpalhankam dari Jepang berupa 2 kapal patroli dapat membantu meningkatkan kapasitas pertahanan kita khususnya di wilayah laut, akan tetapi di sisi lain sangat perlu diperhatikan adalah resiko ketergantungan teknologi, biaya operasional dan pemeliharaan, serta kemungkinan syarat politik dari negara pemberi hibah,” bebernya.
 
Oleh karena itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut (Kamla) Komisi I DPR ini merekomendasikan pemberi Hibah Alpalhankam perlu Sinergi dengan Industri Pertahanan Dalam Negeri.

Sambung dia, hibah harus memiliki nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri, misalnya melalui kewajiban transfer teknologi dan pelibatan BUMN pertahanan dalam pemeliharaan dan modernisasi peralatan hibah.
 
“Sinergitas antara pemberi Hibah (Jepang) dengan negara kita cukup penting, sebaiknya hibah Alpalhankam tersebut harus memiliki nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri,” pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya