Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net
Presiden Donald Trump telah mencabut izin untuk mengakses informasi keamanan bagi sejumlah pejabat Partai Demokrat yakni mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan mantan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan.
Langkah ini dilakukan hanya sehari setelah Trump mengumumkan bahwa ia telah mencabut izin keamanan pendahulunya, Joe Biden, yang menghentikan aksesnya terhadap pengarahan intelijen harian.
Trump juga mencabut izin keamanan bagi Wakil Jaksa Agung pemerintahan Biden, Lisa Monaco, yang sebelumnya membantu mengoordinasikan tanggapan Departemen Kehakiman terhadap serangan pada 6 Januari 2021 oleh pendukung Trump di Gedung Capitol AS.
Selain itu, izin keamanan Jaksa Agung New York, Letitia James, dan Jaksa Distrik Manhattan, Alvin Bragg, yang memimpin kasus-kasus hukum terhadap Trump, turut dicabut.
"Ini adalah keputusan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional kami," ujar seorang pejabat Gedung Putih yang enggan disebut namanya, seperti dimuat
Reuters pada Minggu, 9 Februari 2025.
Meskipun pencabutan izin ini mungkin tidak berdampak langsung, langkah tersebut mencerminkan semakin besarnya perpecahan di Washington.
Secara tradisional, mantan presiden AS tetap memiliki akses terhadap pengarahan intelijen agar dapat memberikan nasihat kepada presiden petahana terkait keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.
Pada tahun 2021, Biden mencabut izin keamanan Trump setelah ia meninggalkan jabatannya sebagai presiden. Kini, Trump tampaknya mengambil langkah serupa terhadap pejabat-pejabat utama dari pemerintahan Biden.
Bulan lalu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth juga mencabut izin keamanan bagi Mark Milley, mantan Ketua Kepala Staf Gabungan dan pensiunan jenderal bintang empat.
Milley, yang menjabat sebagai perwira tinggi militer AS selama masa jabatan pertama Trump, menjadi salah satu kritikus utama Trump setelah pensiun pada tahun 2023.
Banyak diplomat pemerintahan Biden diketahui telah bekerja dengan pejabat Trump yang baru menjabat pada minggu-minggu sebelum 20 Januari, saat Trump kembali menduduki kursi kepresidenan, dalam berbagai isu termasuk perang Rusia di Ukraina.
Keputusan Trump ini memperlihatkan arah baru dalam kebijakan keamanan nasional, serta menambah ketegangan di antara kubu politik di Washington.
