Berita

Tulisan adili Jokowi bertebaran di sejumlah kota di Indonesia/Net

Politik

Gerakan Adili Jokowi Jadi Bom Waktu

MINGGU, 09 FEBRUARI 2025 | 12:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Gerakan adili Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat secara serentak di berbagai kota besar di Indonesia merupakan bom waktu. 

Pasalnya, selama 10 tahun pemerintahannya, Jokowi menjalankan kekuasaan dengan korup.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menanggapi maraknya gerakan massa agar aparat penegak hukum mengadili Jokowi


"Gerakan yang muncul terkait desakan mengadili Jokowi ini bagian dari bom waktu, di mana selama ini Jokowi sudah menjalankan kekuasaan secara korup, tidak saja soal uang, tetapi juga terkait sistem,” kata Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Minggu 9 Februari 2025.

Dedi mendorong aparat penegak hukum untuk memeriksa Jokowi agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kembali meningkat.

"Jokowi layak diperiksa atas keterlibatannya membangun sistem nepotisme dan koruptif, yang membuat negara dan pemerintah alami kekacauan,” kata Dedi.

Ia mengurai sejumlah kebijakan koruptif Jokowi terhadap sistem politik di Indonesia, di antaranya, perubahan konstitusi terkait pilpres dan proyek strategis nasional alias PSN.

“Termasuk ancaman Indonesia alami defisit anggaran karena kebijakan Jokowi yang tidak terukur,” kata Dedi.

Akibat sistem yang korup tersebut akhirnya membuat  Presiden Prabowo Subianto kena imbasnya.

"Penghematan besar-besaran Prabowo menandai jika Jokowi membuat sistem keuangan nasional kita di ambang kebangkrutan,” tutup Dedi.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya