Berita

Tulisan adili Jokowi bertebaran di sejumlah kota di Indonesia/Net

Politik

Gerakan Adili Jokowi Jadi Bom Waktu

MINGGU, 09 FEBRUARI 2025 | 12:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Gerakan adili Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat secara serentak di berbagai kota besar di Indonesia merupakan bom waktu. 

Pasalnya, selama 10 tahun pemerintahannya, Jokowi menjalankan kekuasaan dengan korup.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menanggapi maraknya gerakan massa agar aparat penegak hukum mengadili Jokowi


"Gerakan yang muncul terkait desakan mengadili Jokowi ini bagian dari bom waktu, di mana selama ini Jokowi sudah menjalankan kekuasaan secara korup, tidak saja soal uang, tetapi juga terkait sistem,” kata Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Minggu 9 Februari 2025.

Dedi mendorong aparat penegak hukum untuk memeriksa Jokowi agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kembali meningkat.

"Jokowi layak diperiksa atas keterlibatannya membangun sistem nepotisme dan koruptif, yang membuat negara dan pemerintah alami kekacauan,” kata Dedi.

Ia mengurai sejumlah kebijakan koruptif Jokowi terhadap sistem politik di Indonesia, di antaranya, perubahan konstitusi terkait pilpres dan proyek strategis nasional alias PSN.

“Termasuk ancaman Indonesia alami defisit anggaran karena kebijakan Jokowi yang tidak terukur,” kata Dedi.

Akibat sistem yang korup tersebut akhirnya membuat  Presiden Prabowo Subianto kena imbasnya.

"Penghematan besar-besaran Prabowo menandai jika Jokowi membuat sistem keuangan nasional kita di ambang kebangkrutan,” tutup Dedi.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya