Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon/RMOL
Perdebatan proyek mangkrak Hambalang versus Ibukota Nusantara (IKN) diminta segera disudahi.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat, Jansen Sitindaon mengamini, ada sejumlah pihak meminta Demokrat bersuara lantang terhadap potensi mangkrak IKN gagasan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Dorongan tersebut dimaksudkan untuk membalas sindiran Jokowi saat blusukan ke proyek Hambalang era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) medio 2016 silam.
Namun demikian, Jansen menyebut partainya tidak akan terpancing. Menurut Jansen, tidak ada istilah politik balas dendam yang dianut partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.
“Kami tidak menganut aliran itu teman-teman semua. Marilah kita cukupkan saling ‘berbalas dendam’ dalam politik ini. Karena tidak ada gunanya,” tegas Jansen dalam keterangan resminya, Sabtu, 8 Februari 2025.
Jansen justru menyarankan agar IKN tetap dilanjutkan dan dimaksimalkan berdasarkan kondisi keuangan negara saat ini. Sebab, dalam setiap proyek itu sudah ada uang negara yang masuk.
Sehingga jika dibiarkan mangkrak, maka uang yang sudah masuk itu akan terbuang percuma.
“Ketimbang dibiarkan mangkrak apalagi dijadikan alat politik untuk memukul seseorang. Atau untuk memojokkan seseorang agar terlihat buruk. Itu bukan aliran kami,” kata Jansen.
Jansen yang juga Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (PU) Bidang Komunikasi Publik ini berpandangan, semua hal yang telah berlalu biarlah berlalu.
Ia menjelaskan, sikap semua kader Demokrat saat ini adalah menatap masa depan, termasuk berkomitmen menyukseskan pembangunan IKN.
Dengan catatan, hal itu akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara saat ini, sekaligus untuk memastikan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak terabaikan.
“Itulah jalan dan sikap politik yang diajarkan ideolog kami Pak SBY kepada kami semua. Dan inilah sikap kami Demokrat. Ini penting kami tegaskan agar menjadi jelas bagi semua,” tegasnya lagi.
