Berita

Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon/RMOL

Politik

Demokrat Tak Terpancing Meributkan IKN Mangkrak

SABTU, 08 FEBRUARI 2025 | 23:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perdebatan proyek mangkrak Hambalang versus Ibukota Nusantara (IKN) diminta segera disudahi.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat, Jansen Sitindaon mengamini, ada sejumlah pihak meminta Demokrat bersuara lantang terhadap potensi mangkrak IKN gagasan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Dorongan tersebut dimaksudkan untuk membalas sindiran Jokowi saat blusukan ke proyek Hambalang era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) medio 2016 silam.


Namun demikian, Jansen menyebut partainya tidak akan terpancing. Menurut Jansen, tidak ada istilah politik balas dendam yang dianut partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

“Kami tidak menganut aliran itu teman-teman semua. Marilah kita cukupkan saling ‘berbalas dendam’ dalam politik ini. Karena tidak ada gunanya,” tegas Jansen dalam keterangan resminya, Sabtu, 8 Februari 2025.

Jansen justru menyarankan agar IKN tetap dilanjutkan dan dimaksimalkan berdasarkan kondisi keuangan negara saat ini. Sebab, dalam setiap proyek itu sudah ada uang negara yang masuk.

Sehingga jika dibiarkan mangkrak, maka uang yang sudah masuk itu akan terbuang percuma.

“Ketimbang dibiarkan mangkrak apalagi dijadikan alat politik untuk memukul seseorang. Atau untuk memojokkan seseorang agar terlihat buruk. Itu bukan aliran kami,” kata Jansen.

Jansen yang juga Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (PU) Bidang Komunikasi Publik ini berpandangan, semua hal yang telah berlalu biarlah berlalu.

Ia menjelaskan, sikap semua kader Demokrat saat ini adalah menatap masa depan, termasuk berkomitmen menyukseskan pembangunan IKN.

Dengan catatan, hal itu akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara saat ini, sekaligus untuk memastikan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak terabaikan.

“Itulah jalan dan sikap politik yang diajarkan ideolog kami Pak SBY kepada kami semua. Dan inilah sikap kami Demokrat. Ini penting kami tegaskan agar menjadi jelas bagi semua,” tegasnya lagi.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya