Berita

Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon/RMOL

Politik

Demokrat Tak Terpancing Meributkan IKN Mangkrak

SABTU, 08 FEBRUARI 2025 | 23:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perdebatan proyek mangkrak Hambalang versus Ibukota Nusantara (IKN) diminta segera disudahi.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat, Jansen Sitindaon mengamini, ada sejumlah pihak meminta Demokrat bersuara lantang terhadap potensi mangkrak IKN gagasan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Dorongan tersebut dimaksudkan untuk membalas sindiran Jokowi saat blusukan ke proyek Hambalang era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) medio 2016 silam.


Namun demikian, Jansen menyebut partainya tidak akan terpancing. Menurut Jansen, tidak ada istilah politik balas dendam yang dianut partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

“Kami tidak menganut aliran itu teman-teman semua. Marilah kita cukupkan saling ‘berbalas dendam’ dalam politik ini. Karena tidak ada gunanya,” tegas Jansen dalam keterangan resminya, Sabtu, 8 Februari 2025.

Jansen justru menyarankan agar IKN tetap dilanjutkan dan dimaksimalkan berdasarkan kondisi keuangan negara saat ini. Sebab, dalam setiap proyek itu sudah ada uang negara yang masuk.

Sehingga jika dibiarkan mangkrak, maka uang yang sudah masuk itu akan terbuang percuma.

“Ketimbang dibiarkan mangkrak apalagi dijadikan alat politik untuk memukul seseorang. Atau untuk memojokkan seseorang agar terlihat buruk. Itu bukan aliran kami,” kata Jansen.

Jansen yang juga Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (PU) Bidang Komunikasi Publik ini berpandangan, semua hal yang telah berlalu biarlah berlalu.

Ia menjelaskan, sikap semua kader Demokrat saat ini adalah menatap masa depan, termasuk berkomitmen menyukseskan pembangunan IKN.

Dengan catatan, hal itu akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara saat ini, sekaligus untuk memastikan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak terabaikan.

“Itulah jalan dan sikap politik yang diajarkan ideolog kami Pak SBY kepada kami semua. Dan inilah sikap kami Demokrat. Ini penting kami tegaskan agar menjadi jelas bagi semua,” tegasnya lagi.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya