Berita

Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon/RMOL

Politik

Demokrat Tak Terpancing Meributkan IKN Mangkrak

SABTU, 08 FEBRUARI 2025 | 23:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perdebatan proyek mangkrak Hambalang versus Ibukota Nusantara (IKN) diminta segera disudahi.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat, Jansen Sitindaon mengamini, ada sejumlah pihak meminta Demokrat bersuara lantang terhadap potensi mangkrak IKN gagasan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Dorongan tersebut dimaksudkan untuk membalas sindiran Jokowi saat blusukan ke proyek Hambalang era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) medio 2016 silam.


Namun demikian, Jansen menyebut partainya tidak akan terpancing. Menurut Jansen, tidak ada istilah politik balas dendam yang dianut partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

“Kami tidak menganut aliran itu teman-teman semua. Marilah kita cukupkan saling ‘berbalas dendam’ dalam politik ini. Karena tidak ada gunanya,” tegas Jansen dalam keterangan resminya, Sabtu, 8 Februari 2025.

Jansen justru menyarankan agar IKN tetap dilanjutkan dan dimaksimalkan berdasarkan kondisi keuangan negara saat ini. Sebab, dalam setiap proyek itu sudah ada uang negara yang masuk.

Sehingga jika dibiarkan mangkrak, maka uang yang sudah masuk itu akan terbuang percuma.

“Ketimbang dibiarkan mangkrak apalagi dijadikan alat politik untuk memukul seseorang. Atau untuk memojokkan seseorang agar terlihat buruk. Itu bukan aliran kami,” kata Jansen.

Jansen yang juga Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (PU) Bidang Komunikasi Publik ini berpandangan, semua hal yang telah berlalu biarlah berlalu.

Ia menjelaskan, sikap semua kader Demokrat saat ini adalah menatap masa depan, termasuk berkomitmen menyukseskan pembangunan IKN.

Dengan catatan, hal itu akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara saat ini, sekaligus untuk memastikan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak terabaikan.

“Itulah jalan dan sikap politik yang diajarkan ideolog kami Pak SBY kepada kami semua. Dan inilah sikap kami Demokrat. Ini penting kami tegaskan agar menjadi jelas bagi semua,” tegasnya lagi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya