Berita

Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon/RMOL

Politik

Demokrat Tak Terpancing Meributkan IKN Mangkrak

SABTU, 08 FEBRUARI 2025 | 23:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perdebatan proyek mangkrak Hambalang versus Ibukota Nusantara (IKN) diminta segera disudahi.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat, Jansen Sitindaon mengamini, ada sejumlah pihak meminta Demokrat bersuara lantang terhadap potensi mangkrak IKN gagasan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Dorongan tersebut dimaksudkan untuk membalas sindiran Jokowi saat blusukan ke proyek Hambalang era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) medio 2016 silam.


Namun demikian, Jansen menyebut partainya tidak akan terpancing. Menurut Jansen, tidak ada istilah politik balas dendam yang dianut partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

“Kami tidak menganut aliran itu teman-teman semua. Marilah kita cukupkan saling ‘berbalas dendam’ dalam politik ini. Karena tidak ada gunanya,” tegas Jansen dalam keterangan resminya, Sabtu, 8 Februari 2025.

Jansen justru menyarankan agar IKN tetap dilanjutkan dan dimaksimalkan berdasarkan kondisi keuangan negara saat ini. Sebab, dalam setiap proyek itu sudah ada uang negara yang masuk.

Sehingga jika dibiarkan mangkrak, maka uang yang sudah masuk itu akan terbuang percuma.

“Ketimbang dibiarkan mangkrak apalagi dijadikan alat politik untuk memukul seseorang. Atau untuk memojokkan seseorang agar terlihat buruk. Itu bukan aliran kami,” kata Jansen.

Jansen yang juga Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (PU) Bidang Komunikasi Publik ini berpandangan, semua hal yang telah berlalu biarlah berlalu.

Ia menjelaskan, sikap semua kader Demokrat saat ini adalah menatap masa depan, termasuk berkomitmen menyukseskan pembangunan IKN.

Dengan catatan, hal itu akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara saat ini, sekaligus untuk memastikan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak terabaikan.

“Itulah jalan dan sikap politik yang diajarkan ideolog kami Pak SBY kepada kami semua. Dan inilah sikap kami Demokrat. Ini penting kami tegaskan agar menjadi jelas bagi semua,” tegasnya lagi.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya