Berita

Ilustrasi/Net

Editorial

LPG 3 Kg Ganggu Situasi Keamanan Pemerintahan Prabowo?

SABTU, 08 FEBRUARI 2025 | 22:46 WIB | OLEH: AHMAD KIFLAN WAKIK

BENANG kusut perdagangan LPG 3 kg setelah sempat dilarang di tingkat pengecer oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, belum usai sepenuhnya.

Bahlil sempat melarang LPG 3 kg dijual di tingkat pengecer. Kebijakan ini kemudian dianulir Presiden Prabowo Subianto yang meminta pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg yang di dalamnya ada subsidi pemerintah.

Masalah menjadi semakin rumit, ketika Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa kebijakan Bahlil tidak pernah diperintah Presiden Prabowo.


Publik pun bertanya-tanya, jika bukan Presiden Prabowo. Lalu, siapa yang memerintahkan Bahlil melarang pengecer jual LPG 3 kg?

Di tengah rasa heran itu, Bahlil lagi-lagi menyita perhatian. Dia diduga keceplosan menyebut siapa yang memerintahkan aturan dagang LPG 3 kg.

Bahlil saat menyampaikan capaian kinerja Kementerian ESDM pada Senin 3 Februari 2025, menyebut dia diperintah Wakil Presiden untuk memberikan perhatian pada perdagangan LPG 3 kg.

“Ini transisi aja sebenarnya. Waktu itu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini,” ujar Bahlil pada cuplikan Video.

Pernyataan ini sempat ia koreksi dengan menyebutkan bahwa instruksi juga datang dari Presiden.

“Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung,” lanjut Bahlil.

Dari ulasan itu setidaknya ada dua peristiwa. Pertama, Dasco menyebut kebijakan Bahlil bukan perintah Prabowo. Lalu Bahlil keceplosan diperintah Wakil Presiden.

Situasi ini perlu dicermati bahwa ada irama yang tidak sejalan antara Bahlil sebagai bagian Kabinet Merah Putih dengan Presiden Prabowo.

Beberapa orang dekat pemerintahan pun pernah menceritakan, memang ada kelompok atau faksi yang disebutkan sebagai "Genk Solo" yang ingin mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.

Dalam percakapan itu, LPG 3 kg menjadi pilihan untuk membangun suasana tidak aman karena menjadi kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat. Benar saja, LPG 3 kg dilarang di pengecer, masyarakat pun gaduh.

Situasi ini, membangun kekhawatiran bagaimana siasat Prabowo mengontrol struktur birokrasi di bawahnya. Terlebih, sempat ada isu dia tak lama memimpin pemerintahan.

Berkaca rekam jejak sebelumnya, seperti Reformasi 1998 di mana Presiden Soeharto lengser setelah situasi keamanan tidak terkendali dengan banyaknya demonstrasi yang menyoal stabilitas ekonomi di tengah krisis moneter.

Bukan tidak mungkin, kecurigaan ada faksi yang mencoba mengganggu situasi keamanan masyarakat dengan menjadikan LPG 3 kg sebagai senjata utama.

Pertanyaan besar kini hanya satu, bagaimana cara Prabowo mengendalikan situasi kegaduhan akibat salah kebijakan LPG 3 kg?

Semoga kekhawatiran yang muncul tidak terjadi. Prabowo harus didoakan bisa menjalan kebijakan terbaik untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya