Berita

Joko Widodo saat meninjau proyek Hambalang pada 2016/Istimewa

Politik

Dulu Permalukan SBY, Wajar IKN Jokowi Berpotensi Mangkrak

SABTU, 08 FEBRUARI 2025 | 17:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Karma yang didapatkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dinilai wajar, mengingat proyek Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang digagasnya berpotensi mangkrak. Itu lantaran pemerintah memblokir anggaran untuk pembangunan IKN. 

Pasalnya, dulu ayah Gibran Rakabuming Raka itu sempat mengolok-olok proyek Hambalang yang mangkrak di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Demikian disampaikan Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga saat berbincang dengan RMOL, Sabtu, 8 Februari 2025. 


“Dulu Jokowi memang dengan arogannya berkunjung ke Hambalang untuk mempermalukan Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi dengan wajah sinisnya memperlihatkan mangkraknya Hambalang. Sekarang, proyek ambisiusnya berpeluang mangkrak. Karena itu wajar kalau ada pihak yang menyebut Jokowi terkena karma,” ujar Jamiluddin. 

Di sisi lain, menilai pemblokiran anggaran IKN oleh pemerintah cukup beralasan, karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalihkan anggaran ke program prioritas.

“Misalnya, memerlukan tambahan anggaran Rp100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tambahan anggaran itu untuk memberi makan sekitar 82,5 juta anak Indonesia pada akhir tahun 2025,” kata Jamiluddin. 

Atas dasar itu, Jamiluddin menilai wajar jika Prabowo akan mendahulukan program prioritasnya daripada program peninggalan Jokowi, termasuk pembangunan IKN. 

“Karena itu, pembangunan IKN berjalan di tempat sangat terbuka. Hal ini tentu akan berpotensi menjadi mangkrak. Jadi, IKN itu hanya ambisi Jokowi. Karena itu, wajar saat ia tidak berkuasa lagi, IKN berpeluang mangkrak,” pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya